Marwan Jafar Minta Kelestarian Hutan Desa di Gunung Slamet Dijaga

Jakarta - Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta pemerintah untuk menjaga hutan desa yang ada di Gunung Slamet. Bakal kandidat Cagub Jateng ini meminta jangan ada proyek yang menganggu kelestarian hutan itu.

"Jangan asal keluarkan program kebijakan yang mengundang kontroversi. Pembangunan apapun harus perhatikan dulu dampak lingkungan (AMDAL) nya. Jangan asal dibangun. Jangan sampai untuk kepentingan ekonomi segelintir orang, nasib masa depan anak cucu kita hancur. Selamatkan lingkungan Gunung Slamet. Lingkungannya harus kita jaga. Jangan eksploitasi hutan atas nama pembangunan. Hutan masa depan anak cucu," kata Marwan saat acara Nusantara Menanam di Desa Gunung Lurah, Cilongok, Banyumas, dalam pernyataan persnya, Minggu (6/8/2017).

Marwan menyoroti proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di sekitar Gunung Slamet. Menurut Marwan, warga sekitar menolak pembangunan tersebut.

Marwan menambahkan proyek itu jika tidak dikelola dengan baik akan mengancam hutan lindung dan mata air yang sudah berusia ribuan tahun di Gunung Slamet. Proyek geotermal juga berpotensi akan mempercepat hilangnya ratusan mata air yang tersisa.

Marwan Jafar berharap pengelolaan hutan bukan semata-mata berorientasi ekonomi tetapi juga memperhatikan unsur lingkungan.

"Agar tidak terjadi kerusakan hutan yang membawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya," katanya.

Menurut Marwan, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Hutan desa bermaksud memberikan akses kepada masyarakat lewat lembaga desa untuk mengelolanya. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan adanya pengelolaan hutan desa secara profesional oleh masyarakat setempat, Marwan yakin kawasan hutan akan bisa memberi banyak manfaat dari sisi ekonomi dan mengurangi praktek ilegal logging.

"Semua pihak harus saling sinergi, mulai perangkat desa sampai tingkat kementerian. Desa hutan harus dilestarikan, karena bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat desa hutan," katanya. (fjp/fjp)