.webp)
"Mau mencari solusi. Kita mediasi dulu. Harus ada kesepakatan bersama," ucap Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat dihubungi detikcom, Kamis (3/8/2017).
Kunjungan singkat tersebut dilakukan siang tadi. Dia didampingi Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, dan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nainggolan mengatakan ada masalah relokasi dalam proses renovasi sekolah. Beberapa penghuni kawasan sekolah memiliki surat izin tinggal.
"Hasilnya kita lihat fakta di lapangan. Karena ada sedikit masalah di situ. Ada ternyata warga yang sudah tinggal sebagai peninggalan pada 1959, ada surat tugas dari penguasa perang. Karena itu rampasan perang," ucap Nainggolan.
Masyarakat yang menempati kawasan sekolah menolak direlokasi. Jika pun harus dipindahkan, mereka meminta rumah.
"Kalau dipindahkan, inginnya hak milik, saya nggak mau rusun. Rusunawa (rumah susun sewa) atau rusunami (rumah susun milik). Saya juga nggak mau bayar," ucap salah satu penghuni, Silalahi, di kawasan sekolah tersebut.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan akan memindahkan penghuni sekolah ke rusun. Namun, dari 16 keluarga yang tinggal, hanya enam keluarga yang akan direlokasi.
Enam keluarga tersebut adalah keluarga yang memiliki izin tinggal di sekolah pada 1959. Mereka adalah keluarga yang tersisa dari 8 orang yang memiliki izin tinggal.
"Penghuni yang ada di situ, yang benar-benar 'penghuni'. Mereka yang dari awal tinggal, bukan pengontrak, akan direlokasi ke rusun. Rusun di daerah Cakung," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhayati saat dihubungi detikcom, Jumat (28/7).
Saat ini, kawasan sekolah sudah dikosongkan. Sebagian atap bangunan sudah dilepas.
Saat ini murid-murid sudah dipindahkan sementara waktu ke tempat lain. SMP 22 dipindah ke SMP 54 Balandongan, sedangkan SD 06 Pinangsia ke SD 11 Mangga Besar. (aik/jbr)
