KSP: Harus Ada Perubahan Sistem Saber Pungli untuk Pencegahan

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto geram karena aksi pungutan liar (pungli) masih marak di berbagai instansi. Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan harus ada perubahan pola yang dilakukan oleh Tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) untuk mencegah aksi liar ini.

Teten mengatakan Tim Saber Pungli memang sengaja dibentuk Presiden Jokowi untuk 'mengikis' aksi pungutan liar di sejumlah instansi pemerintah.

"Kalau Saber Pungli memang dibentuk oleh Presiden untuk melakukan tadi, mengikis berbagai pungutan-pungutan yang menimbulkan biaya tinggi. Misalnya ekonomi biaya tinggi itu untuk ke pedagang industri dan lain-lain. Tapi juga kan pungutan-pungutan terhadap masyarakat, misalnya oleh preman, bukan hanya oleh aparat," kata Teten di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Teten mengatakan apa yang dilakukan Tim Saber Pungli selama ini sudah bagus. Namun, tak dipungkiri Teten, aksi pungli masih saja marak terjadi.

Untuk itu, perlu ada perubahan pola yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli, yakni dengan mengedepankan upaya pencegahan.

"Kalau ini berpola, pungutannya itu dilakukan secara terus-menerus itu memang harus diubah. Kan nggak bisa terus-terus menjadi pemadam kebakaran. Makanya harus direkomendasikan yang kalau ada berpola dalam pengadaan dan bentuk lain. Memang harus ada sistem pencegahan, diubah sistemnya," ucapnya.

Dikatakan Teten, ada dua titik yang rawan terjadi pungli, yakni pengadaan dan pelayanan. "Pungli-pungli kan terkait dengan itu. Banyak kan misal perusahaan mau izin dan persyaratannya banyak," katanya.

"Makanya, kalau masih ada pungutan yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi di masyarakat, memang harus segera dilakukan perubahan sistematis. Saya kira itu yang harus segera kita rumuskan," ujarnya. (jor/dhn)