Menpora: Kok Tak Ada yang Tanya Adhyaksa Dault HTI atau Bukan?

Cirebon - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih membekukan dana bantuan untuk Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka. Menpora Imam Nahrawi meminta ada klarifikasi dari Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault terkait dengan keterlibatannya dengan Hizbut Tahrir Indonesia, yang sudah resmi dilarang.

"Kok nggak ada yang tanya Adhyaksa Dault HTI atau bukan. Selalu pemerintah yang disalahkan karena tidak dicairkan," kata Imam seusai acara Workshop Penumbuhan Minat Berwirausaha Pemuda di kampus Universitas UMC Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

Padahal, kata Imam, pemerintah memiliki alasan yang pasti terkait dengan hal tersebut. Pemerintah, kata Imam, ingin semua lembaga atau organisasi yang ada tidak terlibat dalam kelompok yang sudah dilarang.

"Sebabnya, pemerintah adalah ingin semua organ-organ (yang dilarang) tidak terlibat dengan terang benderang organisasi pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Nahrawi tetap meminta Adhyaksa mengklarifikasi soal pernyataannya dalam sebuah acara yang pernah dihelat oleh HTI. Nahrawi menyebut Adhyaksa pernah menyatakan dukungan untuk khilafah.

"Secepatnya akan kami panggil bersama Menko Polhukam (Wiranto) karena kami juga akan berkomunikasi dengan Menko Polhukam. Nanti akan kami panggil segera," tutur Imam.

Baca juga: Adhyaksa Dault Siap Menghadap Menpora Jelaskan soal HTI

Dia menyadari bahwa Gerakan Pramuka membutuhkan dana untuk kegiatan operasional. Besaran dana bantuan dari Kemenpora yang biasa diberikan kepada Gerakan Pramuka adalah Rp 10 miliar.

"Tapi sekali lagi, harus juga ada sikap yang lebih jelas lagi nanti tentang individual yang menolak Pancasila di dalam Pramuka sendiri," ucap Iman.

Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault siap menghadap Menpora Imam Nahrawi untuk menjelaskan duduk perkara terkait dengan pernyataannya tentang khilafah saat hadir dalam salah satu acara HTI beberapa tahun lalu itu. Adhyaksa mengaku sudah menjelaskan hal itu kepada Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, BIN, dan secara tertulis kepada Imam Nahrawi.

Adhyaksa mengaku saat itu hadir dalam acara HTI sebagai undangan, bukan simpatisan. Menurut Adhyaksa, sikapnya tegas terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

"Saya hadir di acara HTI itu tahun 2013, hanya sebagai undangan, bukan simpatisan, apalagi anggota, seperti halnya Pak Din Syamsuddin dan tokoh lainnya. Sudah saya jelaskan tentang khilafah panjang-lebar. Bagi Adhyaksa Dault, Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara kita sudah final dan harus kita jaga ini jelas, tegas dan sikap saya sejak dulu," kata Adhyaksa dalam keterangannya, Minggu (23/7). (idh/fjp)