"Penjelasan sudah saya sampaikan ke semua, ke Bapak Presiden Jokowi, ke Bapak Wapres Jusuf Kalla, ke BIN, ke Pak Imam Nahrawi secara tertulis, di TV, koran, radio, media online, media sosial dan berbagai kesempatan," ujar Adhyaksa dalam keterangannya, Minggu (23/7/2017).
Adhyaksa mengaku saat itu hadir dalam acara HTI sebagai undangan, bukan simpatisan. Menurut Adhyaksa, sikapnya tegas terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Nahrawi mengaku sudah meminta penjelasan Adhyaksa dan belum ada jawaban. Namun Adhyaksa menyebut sebenarnya surat klarifikasi itu sudah dilayangkan.
"Saya menduga Pak Imam Nahrawi belum sempat membaca surat klarifikasi saya kepadanya dan juga tak mengikuti klarifikasi terbuka saya kepada umum yang sudah hampir 2 bulan lalu diviralkan. Pak Imam Nahrawi Sebagai Menpora, saya mengerti kesibukan pejabat tinggi negara seperti beliau, orang terpandang di negeri ini, sehingga mungkin menurutnya seharusnya saya menghadap beliau secara khusus dan langsung menjelaskan panjang lebar dan minta restu dan maaf padanya," kata Adhyaksa.
"Kalau itu yang diinginkan beliau maka demi kepentingan Gerakan Pramuka, ke depan saya siap menghadap jika diminta menghadap olehnya, agar kegiatan Raimuna Nasional yang akan dihadiri oleh 15.000 pramuka penegak dan pandega yang akan hadir di Jakarta 3 minggu lagi bisa terlaksana dan juga tak dicampuradukkan lagi berlarut-larut antara kepentingan Pramuka dengan hal pribadi," kata Adhyaksa menambahkan.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi mengaku sedang menahan bantuan anggaran untuk Pramuka. Nahrawi menyebut penundaan bantuan itu berkaitan dengan pernyataan Adhyaksa tentang khilafah saat hadir dalam salah satu acara HTI.
"Organisasi kepemudaan yang biasa dibantu Menpora sekarang tidak dibantu lagi, salah satu yang mengemuka di DPR tentang Pramuka. Sampai sekarang masih kita pending bantuannya. Sampai ada klarifikasi penjelasan. Ini tindak lanjut ketegasan dari Perppu Ormas kemarin," kata Nahrawi kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (23/7).
Nahrawi mengaku sudah meminta kepada Adhyaksa untuk memberi penjelasan kepada Kemenpora. Namun, menurut Nahrawi, hingga saat ini belum ada jawaban dari Adhyaksa.
"Sudah kita minta, kami tunggu. Sampai kemarin belum (ada jawaban). Mungkin sudah secara tertulis, tapi belum sampai ke meja saya," ujar Nahrawi.
"Pokoknya organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran yang menurut Kemenkumham, Kemendagri, dan perilaku pengurusnya anti Pancasila kita tidak dukung secara finansial," ucap Nahrawi menambahkan. (dhn/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini