DetikNews
Kamis 27 Juli 2017, 03:37 WIB

Soal Posisi Menteri PAN, Ini Kata PDIP

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Soal Posisi Menteri PAN, Ini Kata PDIP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Sikap berbeda yang kerap ditunjukkan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pendukung pemerintah membuat 'gerah' PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertimbangan layak tidaknya PAN bertahan di koalisi akan dibahas parpol pendukung pemerintah.

"Dialog akan dilakukan tentu saja untuk menentukan apakah sebaiknya tetap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, tergantung yang pertama sikap PAN sendiri dan yang kedua pada rapat ketum parpol yang mendukung pak Jokowi-JK," kata Hasto di sela peringatan Tragedi Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).



Hasto menyinggung loyalitas PAN di dalam koalisi karena beda sikap tentang Perppu Ormas dan RUU Pemilu. Hasto menyebut seharusnya parpol pendukung pemerintah solid di DPR.

"Tidak bisa kerja sama hanya satu pihak saja. Sehingga hal-hal yang menjadi persoalan kita dialog bersama, termasuk perbedaan-perbedaan di dalam RUU pemilu dan masih banyak agenda yang diperlukan untuk membangun komitmen bersama. Misalnya RUU, tentu Perppu Ormas tentang pajak itu kan semua memerlukan dukungan mayoritas di DPR," urainya.



Dia kembali menyindir wujud nyata dukungan PAN ke pemerintah. Padahal, diharapkan partai koalisi pemerintah bisa kompak di DPR dan memuluskan program pemerintah.

"Kerja sama dalam pemerintahan dilakukan dengan visi yang sama terhadap pemerintahan ini. Tanpa itu kerja sama hanya berada di ruang-ruang formal, tetapi tidak membangun dukungan yang efektif di dalam kerja pemerintahan dan dukungan dari DPR," paparnya.



Hasto juga menyinggung soal posisi menteri yang didapat PAN sebagai 'imbalan' dukungan ke pemerintah. Dia memastikan PAN memiliki wewenang untuk menarik menterinya dari kabinet.

"Tentu saja parpol punya kewenangan itu. Kita serahkan kepada kedaulatan parpol tersebut," ucap Hasto.



Sebelumnya, Waketum PAN Taufik Kurniawan mengatakan partainya siap dievaluasi soal posisinya di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Evaluasi kabinet, ditegaskan Taufik, merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

Taufik juga mengatakan PAN tetap menghormati apabila menterinya di kabinet dicopot. Menurutnya, berkoalisi dengan pemerintah bisa dilakukan tanpa harus dengan menteri di kabinet.

"Kami hormati itu, terkait hal-hal kabinet, kami berharap koalisi bukan hanya ada dan-tidaknya menteri. Tapi dalam PAN dilakukan secara mekanisme AD/ART partai," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7).


(ams/ams)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed