DetikNews
Kamis 20 Juli 2017, 08:20 WIB

Perjalanan Kasus e-KTP Hingga KPK Tetapkan Lima Tersangka

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Perjalanan Kasus e-KTP Hingga KPK Tetapkan Lima Tersangka Foto: Agung Pambudhy/detikcom
FOKUS BERITA: Sidang Lanjutan e-KTP
Jakarta - Hingga kini KPK telah menetapkan 5 nama tersangka dalam korupsi pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2013 senilai Rp 5,9 triliun. Dua di antaranya telah menjadi terdakwa dan akan menghadapi putusan hari ini.

Penetapan tersangka e-KTP sudah dimulai sejak tiga tahun lalu. KPK pertama kali menyeret nama Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada Selasa, (22/4/2014). Seolah mandek, proses penyidikan e-KTP mengalami dormansi, hingga akhirnya Sugiharto ditahan 2,5 tahun kemudian pada Rabu (19/10/2016).

Selanjutnya KPK menyasar eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Ia ditetapkan sebagai tersangka kedua kasus e-KTP pada Jumat (30/9/2016) dan dilakukan penahanan sejak Rabu (21/12/16).

Seolah takut kebejatannya terbongkar telak, beberapa pihak beramai-ramai mengembalikan duit haram proyek e-KTP. Per 10 Februari 2017 KPK menerima pengembalian uang senilai Rp 250 miliar dari berbagai pihak, yaitu 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang. Sebut saja nama eks Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, yang mengaku telah mengembalikan uang.

Dari penyidikan dua tersangka, KPK menaikkan keduanya sebagai terdakwa dan menggelar sidang perdana e-KTP pada Kamis (9/3/2017). Dari beberapa persidangan terbongkar nama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mendominasi dakwaan jaksa sebagai pengendali bagi-bagi duit dalam kasus e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Sejak itu tampak akselerasi KPK menggenjot pengusutan kasus ini. Tinggal tunggu waktu, penetapan Andi sebagai tersangka terealisasi pada Kamis (23/3) lalu. Nama Andi juga saat dikaitkan kuat dengan Ketua DPR Setya Novanto yang juga muncul dalam dakwaan.

"AA diduga memiliki peran aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek KTP elektronik. Peranannya, yaitu dalam proses penganggaran yang bersangkutan melakukan pertemuan dengan para terdakwa (Irman dan Sugiharto) dan sejumlah anggota DPR RI dan pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait proses penganggaran proyek e-KTP," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta.

Kebocoran dugaan transaksional di lingkungan Senayan mulai terbongkar dengan kesaksian eks Anggota Komisi II Miryam S Haryani yang kini menjabat di Komisi V. Ia membeberkan sejumlah nama rekannya yang menerima aliran duit haram. Namun dalam sidang e-KTP Kamis (23/3).

Sambil menangis Miryam mencabut BAP yang salah satunya berisi nama 4 orang pimpinan Komisi II saat proyek e-KTP berlangsung, yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi yang menerima duit masing-masing USD 25 ribu. Miryam mengaku menerima tekanan dari penyidik.

Usai dikonfrontir dengan penyidik, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberi keterangan tidak benar di persidangan per Rabu (5/4). Menyusul dugaan adanya tekanan yang diberikan dari rekan sesama anggota DPR. Rupanya pengakuan Miryam berbuntut panjang hingga terbawa ke rapat dengar pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III di DPR.

Komisi III yang merasa namanya disebut di persidangan sebagai penekan, tidak terima dan memaksa membuka rekaman penyidikan atas Miryam. Penolakan barang bukti rekaman oleh KPK berbuah digulirkannya Hak Angket.

Setelah membuat publik berspekulasi soal penekan Miryam, Anggota Komisi II Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (2/6). Ia disangka melakukan perintangan penyidikan dalam dua proses penanganan perkara, yakni terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, serta merintangi penyidikan perkara Miryam.

Namun, baik Miryam maupun Markus, saat itu bukanlah tersangka kasus inti e-KTP. KPK mulai menunjukkan sinyal penetapan tersangka dari klaster penganggaran yaitu DPR, sejak tiga pekan lalu, ketika mulai memanggil kembali 20 nama saksi anggota DPR aktif dan nonaktif. Salah satunya Setya Novanto.

Penantian publik akhirnya terkabul ketika Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan tidak akan mengecewakan publik dengan penetapan tersangka baru berikutnya. Senin (17/7), KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka keempat e-KTP, setelah namanya juga muncul pada sidang tuntutan Irman dan Sugiharto Kamis (22/6) sebelumnya.

"KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/7).

Agus menerangkan Setya Novanto diduga memiliki peran dalam setiap proses pengadaan e-KTP. Mulai perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa, melalui tersangka lainnya yaitu Andi Narogong.

"Saudara SN (Setya Novanto) melalui AA (Andi Agustinus) diduga memiliki peran, baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa," jelas Agus.

Selang dua hari, Rabu (19/7), KPK menetapkan tersangka e-KTP kelima, Markus Nari. Otomatis, Markus kini menjalani dua proses peradilan sekaligus. Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada nama baru yang terseret kasus ini. Vonis 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong dan Setya Novanto dinilai akan lebih menguak perkara itu.

"Iya itu tidak tertutup kemungkinan karena seperti yang Anda saksikan di dakwaan pertama kan cukup banyak," kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Sementara itu dua terdakwa pertama e-KTP yakni Irman dan Sugiharto akan menjalani sidang putusannya hari ini.
(nif/nkn)
FOKUS BERITA: Sidang Lanjutan e-KTP
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed