Nusron Wahid: HTI Sudah Nyata Tidak Setuju Pancasila

Nusron Wahid: HTI Sudah Nyata Tidak Setuju Pancasila

Erwin Dariyanto - detikNews
Rabu, 19 Jul 2017 17:02 WIB
Nusron Wahid: HTI Sudah Nyata Tidak Setuju Pancasila
Nusron Wahid (Ahmad Bil Wahid/detikcom)
Jakarta - Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menilai pembubaran HTI oleh pemerintah setelah diterbitkan Perppu 2/2017 memang keputusan yang pahit dan tidak populer. Namun keputusan itu harus diambil dan mesti didukung karena apa yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan ideologi negara, yakni Pancasila.

"HTI memang sudah nyata-nyata tidak setuju Pancasila, yang itu dibuktikan dari kegiatan kampanye khilafah dan sistem yang mau dibangun," kata Nusron melalui keterangan tertulisnya, Rabu (19/7).

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengatakan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa adalah konsensus bersama segenap elemen yang turut berjuang dengan keringat serta tetesan darah untuk kemerdekaan. Karena itu, kata Nusron, ketika Pancasila sebagai dasar negara dirongrong oleh sebuah organisasi, sudah tepat bila pemerintah bertindak tegas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apalagi yang merongrong itu adalah organisasi transnasional yang jelas tidak punya andil sama sekali dalam perjuangan bangsa ini.

"HTI bukan ormas yang tumbuh dan besar di Indonesia. Tapi tumbuh di luar. Karena beroperasi di Indonesia, diberi nama Hizbut Tahrir Indonesia," ujarnya.

Menurut Nusron, Hizbut Tahrir merupakan organisasi transnasional yang datang ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai yang tidak cocok dengan bangsa ini.

"Siapa yang bilang HTI tumbuh dan besar di Indonesia. Dia organisasi asing yang memaksakan tujuan di Indonesia, padahal organisasi itu ditolak di mana-mana. Masak anak-anak kita dibiarkan diracuni pemikiran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan," katanya.

Intinya, tutur Nusron, siapa pun, organisasi apa pun, ketika hidup di tanah Indonesia, harus mengikuti semua aturan yang diberlakukan. Bukan malah mengkafirkan pemerintah dan menolak ideologi Pancasila.

"Kalau kemudian ada organisasi yang dengan nyata-nyata menolak Pancasila, menuding pemerintah thoghut, dan mengkafirkan demokrasi, lalu ketika dibubarkan berteriak-teriak demokrasi dan HAM, itu bagaimana? Apa pemerintah harus diam ketika ada kegentingan di mana ideologi bangsa ini dirongrong?" ungkapnya.

Politikus yang juga Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I ini mengajak semua pihak mendukung dan melihat secara positif apa yang dilakukan pemerintah. "Ini semata-mata untuk menyelamatkan ideologi Pancasila dari rongrongan sebuah organisasi," tutup Nusron. (erd/fjp)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads