DetikNews
Selasa 18 Juli 2017, 18:10 WIB

Mahfud MD: Begitu Bongkar Kasus e-KTP, KPK Diangket

Andhika Prasetia - detikNews
Mahfud MD: Begitu Bongkar Kasus e-KTP, KPK Diangket Mahfud MD (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD menilai Pansus Hak Angket KPK baru terbentuk ketika kasus e-KTP sedang marak dan disebutkan soal keterlibatan sejumlah anggota DPR. Menurutnya, pembahasan Pansus Angket mulai melebar saat ini.

"Begitu dibongkar kasus e-KTP, KPK diangket. Agenda pertama memanggil Miryam karena memberikan keterangan tidak benar, sampai sekarang tidak dipanggil. Tetapi dalam perkembangan muncul pemikiran bagus seperti ini," ujar Mahfud di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Mahfud mengatakan persepsi publik saat ini adalah Pansus terbentuk saat kasus e-KTP mulai ramai dibahas. Ia menjelaskan KPK dapat ditindak dan dievaluasi, tetapi bukan dengan hak angket anggota DPR.


"Baru muncul sesudah ribut. Paling tidak ini di publik. Makanya publik mengatakan itu ada, tapi pada posisinya dari sudut saya KPK bisa ditindak, tapi bukan angket. Kita berpikirnya prosedur seperti itu," paparnya.

Pernyataan Mahfud disela Wakil Ketua Pansus Hak Angket Masinton Pasaribu. "Kalau KPK tidak bisa diangket, kalau langgar UU ke mana?" tanya dia.

Mahfud menjawab, jika KPK melanggar, dapat diproses di pengadilan.

"Kalau pelanggaran pidana, KPK bisa dibawa ke pengadilan. Hakim MK pun sudah ada dua dibawa ke penjara. Kalau administrasi, misal dari BPK ada pelanggaran, ini masuk," ucapnya.

Kemudian Mahfud memaparkan soal opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke sejumlah lembaga. Ia mengaku tak begitu percaya opini WTP.


"Saya 7 tahun dapat WTP. Saya tidak percaya kalau WTP bersih. Orang BPK datang, kalau salah diperbaiki, saya tidak percaya WTP. MA 2 minggu WTP ditangkap," ucapnya.

Menurut Mahfud, KPK tidak bisa diangket berdasarkan UU MD3 Pasal 79.

"Beda angket dengan pemerintah, tidak bisa Anda menyatakan pendapat. Anda simpulkan saja berdasarkan data, dibuat saja data. Angket itu ujungnya ke mana sih? Kenapa sekarang saja diajukan? Nanti timbul diskusi, pemerintah dengan stakeholder," ungkap Mahfud.
(dkp/elz)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed