"Nanti saya akan mediasi, akan dibicarakan lagi secara detail apa yang diinginkan. Saya juga sudah lapor ke Menteri Keuangan," ujar Nasir usai menghadiri deklarasi Anti Radikalisme di Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jabar, Jumat (14/7/2017).
Nasir menuturkan, anggaran tersebut diajukan Kemenristek Dikti untuk belanja barang. Pengajuan anggaran belanja barang itu agar tetap sesuai dengan tata kelola keuangan yang benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski berujung deadlock, Nasir memastikan tidak ada permasalahan saat rapat tersebut terjadi.
"Perdebatan ada, hal biasa itu. Tetapi dalam hal ini nggak terjadi masalah sampai bagaimana," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, rapat yang sedianya membahas anggaran RKA K-L dan RKP APBN P 2017 berujung deadlock karena antara Kemenristek Dikti dengan Komisi VII DPR tidak ada kesepakatan. Ketua Komisi VII Satya Yudha menyebut Komisi VII menolak usulan anggaran Kemenristekdiktidan.
"Intinya Komisi VII menolak usulan anggaran kemenristekdikti dan LPNK (Lembaga pemerintah non kementerian)," kata Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha saat berbincang melalui telepon, Kamis (13/7/2017).
(ams/ams)











































