Di Jerman, Tumpang Tindih Regulasi Sempat Hambat Laju Ekonomi

ADVERTISEMENT

Paket Reformasi Hukum

Di Jerman, Tumpang Tindih Regulasi Sempat Hambat Laju Ekonomi

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 14 Jul 2017 13:18 WIB
Bayu Dwi Anggono (ari/detikcom)
Jakarta - Jerman pernah mengalami tumpang tindih regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu, perampingan regulasi dinilai solusi mempercepat laju perekonomian sebuah negara.

"Di Jerman juga pernah mengalami kondisi di mana regulasi menjadi penghambat dan menciptakan biaya ekonomi tinggi. Untuk mengatasinya maka Kementerian Kehakiman Jerman memperketat pemeriksaan usulan peraturan baru termasuk usulan Peraturan Menteri," kata Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Jumat (14/7/2017).

Temuan itu didapat saat Bayu berkesempatan mengunjungi Kementerian Kehakiman Jerman selama sepekan ini. Dari Indonesia, ikut pula Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM dan rombongan. Semua biaya kunjungan itu ditanggung Pemerintah Jerman.

Di Jerman, Tumpang Tindih Regulasi Sempat Hambat Laju Ekonomi

Berkaca dari Jerman, maka menurut Bayu, perampingan regulasi di Indonesia adalah kunci mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.


"Upaya reformasi regulasi yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo merupakan inisiatif yang cukup bagus dan perlu didukung. Namun reformasi regulasi tidak cukup hanya dilakukan dengan memangkas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk," ujar Bayu.
Permasalahan regulasi di tingkat pusat salah satunya disebabkan oleh pembentukan peraturan menteri yang tidak terkendali serta saling bertabrakanDirektur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono

Agar berjalan efektif, menurut Bayu, perlu juga dilakukan upaya mencegah pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak terkendali. Terutama di tingkat Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

"Upaya pencegahan ini perlu dilakukan mengingat permasalahan regulasi di tingkat pusat salah satunya disebabkan oleh pembentukan peraturan menteri yang tidak terkendali serta saling bertabrakan," tutur Bayu.

Menurut Bayu, dengan melihat pengalaman di Jerman, seharusnya para menteri di Indonesia tidak bebas membentuk Peraturan Menteri. Menteri hanya dapat membentuk Peraturan Menteri jika ada perintah secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Selain itu setiap rancangan peraturan menteri merupakan obyek pemeriksaaan oleh Kementerian Kehakiman untuk diperiksa, apakah materinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang lebih tinggi maupun setingkat," papar Bayu.

Untuk itu, kebijakan reformasi regulasi yang digagas oleh Presiden Joko Widodo perlu diarahkan dengan menata pembentukan Peraturan Menteri. Penataan tersebut dilakukan dengan mengubah ketentuan dalam UU 12/2011. Dalam revisi UU itu, Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk jika diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

"Ke depan seharusnya peraturan menteri hanya dapat dibentuk jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi)," pungkas Bayu.


Sebelum mendapat undangan dari Jerman, Kemenkum HAM juga diundang Pemerintah Jepang pada Februari 2017 untuk bertukar pikiran soal tumpang tindih regulasi. Dalam kunjungan itu, sejumlah pakar hukum juga ikut rombongan guna saling menimba kekurangan dan kelebihan hukum masing-masing negara.

Saat ini pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam rangka terus meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan berinvestasi telah berinisiatif untuk melakukan refomasi regulasi/penataan peraturan perundang-undangan. Inisiatif Presiden tersebut secara teknis telah di tindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan melaksanakan sejumlah langkah untuk menjadikan regulasi Indonesia lebih ramping dari segi kuantitas dan dari segi isi lebih berkualitas. Melalui langkah-langkah penyederhaan regulasi ini diharapkan daya saing Indonesia dalam kemudahan berinvestasi akan semakin baik. (asp/dha)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT