Lembong Keluhkan Obesitas Regulasi, Ahli: Istana Harus Gerak Cepat

Jakarta - Investasi di Indonesia dalam lima bulan terakhir terhambat karena obesitas regulasi. Hal itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong. Karena itu Istana diminta harus bergerak cepat menyikapi pandangan Lembong tersebut.

"Gerak cepat istana dalam menyikapi pernyataan Thomas Lembong soal bahaya regulasi yang membahayakan investasi tentu harus menjadi pertimbangan penting bagi Presiden dalam penataan regulasi yang baik," kata Pjs Direktur Pusako Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari kepada detikcom, Kamis (27/4/2017).

Perampingan regulasi menjadi salah satu Paket Reformasi Hukum Jokowi. Tapi hingga hari ini, paket perampingan regulasi itu masih jalan di tempat.

"Perampingan regulasi -- jika ingin memudahkan investasi, pembangunan, dan pelayanan administrasi-- adalah bagian penting yang harus dilakukan agar pemerintahan Jokowi dianggap berhasil memenuhi janji politiknya dalam bidang hukum," cetus Feri.

Agenda perampingan regulasi sudah disusun Kemenkum HAM. Seperti melakukan expert meeting di Rancamaya, Bogor, studi banding ke Jepang dan Australia atas undangan pemerintah setempat dan berbagai rangkaian diskusi para ahli.

Namun di tengah upaya perampingan, kementerian malah terus menambah regulasi baru yang menghambat investasi.
"Sayangnya, menumpuknya regulasi 'sampah karena kurang koordinasi dalam pembuatan regulasi kerap terjadi antar kementerian/lembaga pemerintahan. Itu sebabnya Istana harus bersikap dengan membentuk tim pembenahan regulasi yang dibentuk atas perintah presiden," ujar Feri.

Sebagaimana diketahui, semangat deregulasi dan reformasi ekonomi yang digaungkan pada awal-awal masa pemerintahan Jokowi-JK nampaknya mulai mengendur. Setelah deregulasi besar-besaran selama 2 tahun, dalam 5 bulan terakhir pemerintah malah membuat banyak aturan baru yang menghambat investasi.

"Sekarang ini kondisi agak rawan, riskan untuk PMA (penanaman modal asing) dan juga investasi. Menurut saya, kendornya semangat deregulasi dan momentum reformasi ekonomi. Saya mau menegaskan lagi, dalam 4-5 bulan terakhir yang kita lihat bukan deregulasi, tapi reregulasi. Ada persyaratan dan perizinan baru, bukan penyederhanaan," kata Lembong dalam konferensi pers di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (26/4) kemarin. (asp/fdn)