Kader dari Parpol Tak Loyal Diprediksi Terpental dari Kabinet

Jakarta - Kabar reshuffle kabinet kembali santer terdengar menjelang tiga tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun memprediksi di reshuffle kabinet jilid III nanti, menteri dari partai pendukung pemerintah yang tidak loyal akan dievaluasi.

Rico melihat, dalam dua kali reshuffle sebelumnya, terjadi pola pergeseran motif dari Jokowi. Di reshuffle pertama, terlihat sekali bahwa tujuannya adalah memperbaiki kinerja.

"Kita masih ingat banyak sekali loyalis dan pendukung Jokowi yang masuk kabinet melakukan kesalahan yang cukup fatal dan kinerjanya kurang memuaskan. Sehingga Jokowi melakukan pergantian," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/7/2017).

Dalam reshuffle jilid II pada 2016, kata Rico, terlihat tujuan dan motifnya kental sekali konsolidasi dan mobilisasi politik. Saat itu Jokowi memperkuat kabinet dengan memasukkan figur dari dua partai yang berseberangan di Pilpres 2014, yakni Golkar dan PAN.

Rico pun menduga, jika jadi dilakukan reshuffle tahun ini, motif dan tujuannya akan kental dengan nuansa politik. Jokowi akan mengevaluasi penempatan kader PAN dan Golkar di kabinet untuk tujuan Pilpres 2019.

"Pada reshuffle kedua, ada dua partai yang diajak masuk. Mungkin setelah hampir setahun Jokowi akan mengevaluasi apakah performa politik dua partai yang masuk jajaran kabinet itu sudah sesuai dengan keinginannya atau tidak," papar Rico.

Menurut Rico, di antara dua partai yang belakangan gabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, PAN paling rentan posisinya. PAN dianggap sering mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi.

"Dari dua partai yang masuk belakangan, menurut saya, PAN-lah yang paling rentan posisinya karena berulang kali mengambil posisi yang bertabrakan dengan Jokowi," kata dia.

PAN, misalnya, memilih berada di gerbong yang berbeda dengan partai pendukung pemerintahan saat Pilkada DKI 2017. Partai ini juga berseberangan dengan pemerintah dalam hal besaran presidential threshold. Pemerintah ingin presidential threshold 20 persen, sedangkan PAN mau angka yang lebih kecil.

Figur politikus senior PAN Amien Rais diprediksi juga akan menjadi penyebab Jokowi mengevaluasi kader partai ini di kabinet. "Jadi sepertinya kita akan melihat reshuffle tahun ini lebih merupakan koreksi politik ketimbang koreksi kinerja," tutup Rico. (erd/imk)