DPR Sudah Terima Perppu Pembubaran Ormas dari Pemerintah

Jakarta - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) sudah diterima oleh DPR. Selanjutnya, DPR akan memulai proses pembahasan.

"Sudah masuk ke DPR dan DPR akan memproses sesuai peraturan perundangan. Karena Perppu diskresi pemerintah sehingga mulai hari ini masalah UU Ormas berlaku pada Perppu sekarang ini, 2/2017 sehingga UU No 17 tahun 2013 tentunya sekarang digantikan Perppu 2/2017," kata Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Baca juga: Menkum HAM Yakin Perppu Pembubaran Ormas Radikal Disetujui DPR

DPR akan memproses apakah Perppu itu disetujui atau tidak. Perppu itu masuk ke DPR per Rabu (12/7).

"Setelah masuk ke dewan, dewan akan memproses secara perundangan. Pertama akan dibacakan di Paripurna, setelah secara resmi kemarin kan diterimanya," ujar Agus.

"Tapi nanti ada surat pengantar yang disampaikan kepada kita dan kita bacakan kepada sidang paripurna. Selanjutnya diproses dalam jangka waktu sekali masa sidang," imbuhnya.

Baca juga: Beda dari UU Lama, Ini yang Gres dari Perppu Pembubaran Ormas

DPR akan memproses Perppu itu pada masa sidang berikutnya. Jika disetujui, UU Nomor 17/2013 Tentang Ormas menjadi tidak berlaku.

"Masa sidang depannya dapat diproses Perppu itu. Kalau disetujui DPR, Perppu itu langsung jadi UU. Kalau tidak disetujui UU kembali ke UU 17 2013," tegas Agus.

Masa sidang V 2016-2017 DPR akan berakhir pada 27 Juli 2017 mendatang. Perppu 2/2017 akan dibahas di masa sidang berikutnya yang dimulai pada 16 Agustus 2017 mendatang.


(gbr/imk)