Romli Usul Dewan Pengawas, KPK: Sesungguhnya Publik Sudah Mengawasi

Jakarta - Pakar hukum tata negara Profesor Romli Atmasasmita menilai perlu ada dewan pengawas khusus untuk mengawasi KPK. Lalu, apa jawaban KPK?

"Selama ini sudah diawasi oleh berbagai pihak," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/7/2017).

KPK menyebut selama ini pengawasan juga sudah berjalan baik terhadap KPK. Saat ini pengawasan KPK berasal dari DPR dan BPK.

"Selama ini justru pengawasan terhadap KPK sangat kuat, termasuk dari DPR sebagai mitra kerja, BPK dalam aspek keuangan, penyampaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) setiap tahun untuk aspek akuntabilitas kinerja dan pengawasan melalui jalur hukum di pengadilan," ucap Febri.

Tak hanya itu, pengawasan dari publik, sebagai pemilik KPK, juga terjadi.

"Pengawasan oleh publik yang paling efektif bersama media, laporan ke KPK, laporan ke DPR, dan lain-lain. Kritik-kritik dari publik juga jadi masukan penting buat KPK," tutur Febri.

"Bahkan di KPK-lah yang pernah terjadi pimpinan diberikan sanksi setelah melewati proses pemeriksaan etik oleh majelis yang sebagian besar bersumber dari unsur eksternal. Hal ini hampir tidak mungkin terjadi di institusi lain," tuturnya.

[Gambas:Video 20detik]

Peristiwa yang dimaksud mengacu pada sanksi teguran tertulis yang diberikan kepada eks Ketua KPK Abraham Samad pada 2013. Kala itu Samad dinilai tidak kooperatif dengan tim Komite Etik KPK serta melakukan berbagai pelanggaran lain.

Kemarin (11/7), Romli menyarankan dibentuknya dewan pengawas khusus KPK yang berdiri independen untuk mengontrol KPK. Dewan pengawas ini nantinya berada di bawah presiden.

"Dewan pengawas perlu, eksternal, yang dibentuk presiden, tidak lagi harus melalui DPR. (Dewan pengawas) terdiri dari pimpinan KPK, mantan, yang punya integritas terseleksi, akademisi, senior citizen," ucap Romli di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. (nif/rvk)