DetikNews
Jumat 07 Juli 2017, 15:44 WIB

Tolak Angket KPK, ILUNI UI dan Massa Antikorupsi Demo di DPR

Fitang Budhi Adhitia - detikNews
Tolak Angket KPK, ILUNI UI dan Massa Antikorupsi Demo di DPR Massa ILUNI UI Demo di DPR tolak Pansus Angket KPK (Fitang Budhi/detikcom).
Jakarta - Sejumlah massa gabungan dari ILUNI UI, BEM UI, BEM ITB, BEM IPB, serta masyarakat antikorupsi menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Mereka aksi menolak hak angket KPK yang digulirkan DPR.

Pantauan detikcom, pukul 15.30 WIB, sejumlah massa masih menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017). Mereka membawa spanduk pernyataan sikap ILUNI UI seperti menolak tegas intervensi pada proses penegakkan hukum yang sedang berjalan di KPK.

Spanduk saat aksi tolak hak angket di DPRSpanduk saat aksi tolak hak angket di DPR Foto: Massa ILUNI UI Demo di DPR tolak Pansus Angket KPK. (Fitang Budhi/detikcom).

Massa menuntut perwakilan dari DPR keluar untuk mendengarkan aksi yang sedang berjalan. Jika tidak, perwakilan massa ingin menemui pimpinan DPR atau perwakilan untuk menerima aspirasi mereka.

"Saya ingin kita dari perwakilan BEM menemui perwakilan untuk menerima aspirasi," ujar Ketua Umum ILUNI UI, Arief Budhy Hardono di lokasi.

Sementara itu, untuk arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto nampak lancar. Polisi juga berjaga di sekitar lokasi aksi.

Pantauan situasi aksi ILUNI UI di DPRPantauan situasi aksi ILUNI UI di DPR Foto: Massa ILUNI UI Demo di DPR tolak Pansus Angket KPK. (Fitang Budhi/detikcom).

Sebelumnya, Sekjen ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan aksi ini digelar untuk memastikan kasus korupsi e-KTP dan kasus-kasus besar lainnya dapat dituntaskan oleh KPK tanpa intervensi pihak mana pun. Aksi ini mengusung tema 'Tolak Intervensi, Berantas Korupsi!'.

"Besok ILUNI UI dan BEM UI akan gelar aksi bersama di gedung DPR RI," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/7/2017).

Ketua ILUNI UI Tommy Suryatama mengatakan penggunaan hak angket ini bisa dianggap sebagai serangan balik koruptor untuk melemahkan KPK. "Pengguliran hak angket di saat proses hukum pemeriksaan kasus e-KTP sedang berlangsung juga dinilai bisa mengarah kepada tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum dan dapat ditengarai sebagai bagian dari serangan balik oleh koruptor untuk melemahkan KPK," kata Tommy.
(dkp/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed