.webp)
"Mungkin menurut mereka itu etis, tapi bagi masyarakat luas dan saya, jelas itu sebuah lelucon. Tidak ada nalar hukumnya. Mengapa, karena yang nanya, napi itu sudah berstatus terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, bahkan statusnya sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah melakukan tindak pidana korupsi. Kalau sudah terbukti, terus yang mau diwawancara apanya," kata Busyro saat mendatangi gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kamis (6/7/2017).
Busyro mengungkapkan keheranannya atas tujuan Pansus Hak Angket mewawancarai napi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah mengharapkan sesuatu yang berbeda dari yang diputuskan hakim itu. Kalau itu yang diharapkan, berarti Pansus ini kan tidak jelas arahnya, apa yang mau ditarget dengan menemui napi-napi itu," ungkapnya.
Menurut Busyro, masih banyak urusan lain yang bisa dikerjakan. Ia justru mengingatkan kondisi masyarakat kini yang menjadi korban pemiskinan akibat korupsi politik.
Baca juga: Pembelaan Fana Pansus Angket KPK |
"Oleh karena itu, masyarakat itu harusnya oleh DPR dan Pansus diposisikan untuk diberikan sikap-sikap yang lebih mengangkat derajat masyarakat itu agar terbebas dari korupsi politik, yang dari mana sumber korupsi politik itu berasal dari kelakuan anggota DPR itu sendiri, maupun daerah. Meskipun tidak semuanya, meskipun hanya sebagian saja," ucapnya.
Justru lewat Pansus seharusnya DPR membuat langkah dan informasi yang tepat kepada masyarakat. Bukannya informasi yang malah memperlemah KPK. Busyro justru khawatir terhadap kondisi DPR kini.
"Saya seratus persen tidak percaya kalau Pansus ini untuk menguatkan KPK. Masyarakat pun seandainya di-polling oleh semua media pun pasti tidak percaya. Kalau masyarakat sudah tidak percaya terus dipaksakan dengan langkah-langkah yang terlihat panik itu, kan malah jadi sesuatu lelucon yang tidak lucu," ucap Busyro.
"Kasihan DPR sebagai lembaga demokrasi, di bawahnya justru mengalami proses dilegitimasi, justru oleh sebagian anggota DPR. Terutama yang masuk Pansus itu," tuturnya.
(nif/dhn)
