Menurut Fahri, pemerintah seharusnya menyusun pola pembiayaan partai yang komprehensif. Dia lalu menceritakan rumitnya dilema pembiayaan parpol.
Fahri menyebut selama ini selalu ada potongan dan iuran dari politisi untuk fraksi. Kalaupun ada fraksi yang tidak memotong pemasukan anggotanya, anggota itu diminta membiayai kegiatan fraksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyayangkan apabila kenaikan dana parpol dikaitkan dengan revisi UU Pemilu. Fahri berpendapat politik pembiayaan harusnya bukanlah bagian dari deal melainkan perencanaan jangka panjang.
"Harusnya politik pembiayaan itu harus merupakan sesuatu yang luhur dari argumen besar bukan deal jangka pendek, tidak menuntaskan masalah, nanti membuat kesimpulan salah juga. Sudah dibiayai partainya masih korupsi juga. Ya terang saja ini diperdagangkan seperti dagang sapi," paparnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendagri berencana menaikkan dana parpol. Saat ini pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 13,42 miliar untuk 12 partai politik peserta Pemilu 2014. Jika dana bantuan parpol dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara, maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 124,92 miliar. (lkw/imk)











































