Pimpinan DPR: Dana Parpol Naik, Pembahasan RUU Pemilu Lebih Mulus

Jakarta - Dana bantuan parpol dari rencananya akan naik hampir 10 kali lipat. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menganggap hal ini bisa memuluskan pembahasan RUU Pemilu di DPR.

"Memang ini merupakan bagian dari komitmen pembicaraan dari undang-undang pemilu. Sehingga kalau ini direalisasi, ini merupakan hal yang menuju pembicaraan UU Pemilu lebih mulus. Karena memang kita rasakan kalau dana parpol dinaikkan ini bisa menjadi lebih baik," ujar Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Pembahasan RUU Pemilu sendiri hingga saat ini belum mencapai titik temu antara DPR dan pemerintah. Salah satu isu yang masih jadi tarik menarik antara parpol adalah soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Agus mengatakan jika dana bantuan dari pemerintah naik, maka parpol akan lebih leluasa untuk meningkatkan kemampuan dan elektabilitas. "Parpol juga menjadi konsen dalam pengembangannya," imbuh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Terkait kenaikan dana parpol tersebut, KPK telah mengingatkan agar pengelolaannya harus transparan. Agus pun sepakat dengan hal tersebut.

"Betul seperti itu sehingga memang penggunaan dana parpol itu sampai saat ini yang melalui kas, harus dikenakan sesuai dengan prosedur dan tata caea yang ada. Sehingga apabila ini dinaikan konsentrasi parpol bisa lebih ditingkatkan," jelas Agus.

"Kepada penggunaan anggaran harus sesuai dengan tata aturan undang-undang yang ada. Sehingga anggaran yang menggunakan APBN atau negara harus dipertanggungjawabkan dan sesuai aturan yang ada," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah merencanakan menaikan dana parpol 10 kali lipat dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 persuara. Kemendagri sedang merancang revisi PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

"Kami tahap pengusulan dan ini kan mau dibahas di RAPBNP tunggu nanti disahkan di anggaran," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (3/7).

Rencana kenaikan dana parpol hingga 10 kali lipat ini mendapat 'wanti-wanti' dari KPK. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut jika penambahan dana bagi partai politik disetujui, maka pengelolaannya harus transparan.

"Partai politik yang sehat tentu membutuhkan biaya, dan biaya tersebut jika ditanggung negara tentu harus akuntabel dan terbuka," kata Febri, Senin (3/7). (lkw/imk)