Banyak Pelanggaran Udara RI, TNI AU Minta Regulasi Dipertegas

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jumat, 23 Jun 2017 18:33 WIB
Pesawat tempur TNI AU. (Foto: Rachman Haryanto).
Jakarta - TNI AU menyoroti soal regulasi penegakan hukum udara di Indonesia yang masih belum tegas. Ini mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah udara kedaulatan Indonesia.

"Tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional yang di emban TNI AU seperti yang diamanatkan oleh UU 34 tahun 2004 tentang TNI, memang bukan pekerjaan mudah," ungkap Kadispen TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya dalam keterangannya, Jumat (23/6/2017).

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di luasnya wilayah udara nasional membuat TNI AU harus bekerja ekstra keras. Meski begitu, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi TNI AU untuk tidak berupaya semaksimal mungkin.

Jemi menegaskan, pelaksanaan penegakan hukum udara merupakan implementasi dari amanat masyarakat dunia yang tertuang dalam konvensi Chicago tahun 1944 tentang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Untuk regulasi Indonesia sendiri, itu tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

"Dalam UU tersebut, Indonesia menganut prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah ruang udara di atas Indonesia. Artinya, Indonesia mempunyai hak penuh untuk menggunakan ruang udaranya bagi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional," ucap Jemi.

"Guna menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman, bebas dari berbagai ancaman melalui media udara, termasuk navigasi penerbangan yang dapat membahayakan kedaulatan negara serta melemahkan kewibawaan pemerintah," lanjutnya.


Hanya saja, peristiwa pelanggaran hukum udara masih saja kerap terjadi. Jemi mengingatkan mengenai penahanan pesawat asing sipil di Bandara Mopah Merauke pada pertengahan Mei lalu. Kemudian juga ada penahanan pesawat sipil asing di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, pada Maret 2017.

"Itu menunjukkan masih tingginya pelanggaran wilayah udara nasional," tegas Jemi.

Pada peristiwa di Merauke, Papua itu, TNI AU dan pihak-pihak imigrasi serta otoritas bandara setempat telah menahan pesawat sipil asing dengan nomor registrasi D-EBIW yang diawaki oleh 2 kru berkebangsaan Australia. Pesawat jenis Cessna T206H dengan rute Darwin-Amerika serikat yang melintasi sejumlah wilayah Indonesia itu terpaksa ditahan karena tidak memiliki izin melintas atau flight clearence.

Lalu penahanan pesawat sipil asing jenis Cessna C-208B dengan registrasi VH-ZKA yang dipiloti WN Australia tersebut dilakukan karena terbang menyimpang dari rute seharusnya. Pesawat itu ditahan di Lanud Halim Perdanakusuma pada pertengahan Maret lalu.


"Mencermati masih adanya pelanggaran wilayah udara, baik yang diawali dengan kegiatan force down (pemaksaan mendarat) oleh pesawat-pesawat buru sergap TNI AU di wilayah udara yurisdiksi nasional maupun tanpa force down, menunjukkan betapa kedaulatan ruang udara nasional sebenarnya tidaklah penuh dan eksklusif," papar Jemi.

Tindakan force down disebut sebagai bukti bahwa TNI AU tidak pernah tinggal diam untuk menindak pelanggar wilayah kedaulatan udara nasional. Hal tersebut menurut Jemi merupakan bentuk konkrit yang dilakukan TNI AU dalam menjaga harkat dan wibawa negara.

Meski begitu, tampaknya upaya yang dilakukan TNI AU tersebut belum juga menimbulkan efek jera. Walau tentu saja tindakan TNI AU itu telah mendapat apresiasi positif dari masyarakat baik nasional maupun internasional.

"Tidak sedikit masyarakat yang menyayangkan proses hukum yang dilakukan, kurang memberikan efek jera para pelanggar wilayah kedaulatan udara Indonesia," sebut Jemi.


Dia pun memberi ilustrasi, dalam sebuah penangkapan pesawat asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah udara, mereka hanya dikenai sanksi denda dengan membayar biaya take off landing senilai Rp 60 juta. Itu dikatakan Jemi tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan TNI AU untuk menggerakkan pesawat buru sergap dalam upaya force down.

"Demikian juga, yang terkait dengan penahanan kurungan, para pelanggar juga belum dikenakan sanksi yang dapat memberi efek," ucapnya.

TNI AU menilai permasalahannya terletak pada regulasi mengenai pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional yang diamanatkan dalam pasal 10 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Termasuk juga di regulasi penerbangan pada UU No 1 tahun 2009.

Pada aturan di dua UU tersebut, tidak disinggung dengan jelas mengenai tindakan pidana terkait kedaulatan negara. Dalam regulasi itu hanya baru diatur sebatas soal prohibited dan restricted wilayah udara saja. Atau baru sekadar soal pelanggaran administrasi dan bukannya pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara.

"Ketentuan ini berdampak pada proses hukum selanjutnya kurang tuntas, lebih dari itu, TNI AU yang notabene memiliki kapabilitas terhadap masalah-masalah penegakan kedaulatan di udara, belum dilibatkan dalam proses penyidikan," tutur Jemi.


"Sebaliknya proses hukum atas pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing maupun pesawat domestik tidak terjadwal, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pelaksanaannya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri dan dianggap sebagai persoalan kriminal biasa," tambah dia.

Jemi menilai idealnya TNI AU turut ikut disertakan dalam penanganan hukum pelanggaran itu. Ini mengingat kembali mengenai ruang lingkup tugas TNI dalam penegakan hukum dan penjagaan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional.

"Idealnya TNI AU ikut hadir, baik dalam proses penindakan maupun hukum, yang meliputi pengejaran, penyelidikan dan penyidikan, karena pelanggaran wilayah udara berbeda dengan kriminal biasa," ujar Jemi.

Alasannya adalah, pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing dapat berdampak pada aspek pertahanan dan kedaulatan negara. Bahkan menurut Jemi, itu bisa diartikan dengan merongrong kewibawaan pemerintah dan bukannya hanya gangguan pada orang per-orang belaka.


Belajar dari proses penegakan hukum terhadap pelanggaran udara yang sudah berjalan selama ini, TNI AU menganggap sudah saatnya seluruh pihak terkait memikirkan kembali perlunya dilakukan penyempurnaan meski terlambat. Jemi mengatakan, penyempurnaan itu menjadi sangat penting karena menyangkut soal pertahanan, kedaulatan dan keamanan bangsa serta negara.

"Perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap semua regulasi yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara yurisdiksi nasional," urai dia.

"Baik tingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah. Pemahaman ini penting dalam rangka menjaga kedaulatan udara nasional khususnya dan harkat negara pada umumnya," sambung Jemi. (elz/try)