2 Terdakwa e-KTP Wajib Bayar Uang Pengganti Sekitar Rp 6,5 Miliar

Jakarta - Dua terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto dituntut masing-masing dengan pidana penjara 7 dan 5 tahun. Selain itu, keduanya diwajibkan membayar uang pengganti hingga sekitar Rp 6,5 miliar.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Irman membayar uang pengganti sejumlah USD 273.700 dan Rp 2.298.750.000 juta, serta SGD 6.000," kata jaksa Irene saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017).

Jumlah tersebut selambat-lambatnya harus dibayarkan ke negara satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar pengganti, dipidana penjara selama 2 tahun," tutur jaksa.

Sementara itu, Sugiharto diwajibkan membayar uang pengganti Rp 500 juta. Apabila tak bisa membayar setelah Sugiharto memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan 1 tahun penjara.

Berdasarkan fakta di persidangan, menurut jaksa, Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri menerima uang terkait e-KTP sejumlah USD 573.700, Rp 2.298.750.000 juta, dan SGD 6.000. Sedangkan terdakwa Sugiharto disebut jaksa terbukti menerima uang sejumlah USD 450 ribu dan Rp 460 juta.

Baca Juga: 2 Terdakwa e-KTP Kembalikan Mobil hingga Ratusan Ribu Dolar ke KPK

Uang-uang yang telah diterima Irman dan Sugiharto sebagian telah dikembalikan ke negara melalui KPK. Irman telah mengembalikan Rp 50 juta dan USD 300 ribu. Sedangkan Sugiharto telah mengembalikan sebuah mobil Honda Jazz dan uang Rp 277 juta.

Seusai persidangan, Irman membantah masih ada uang yang diterimanya yang belum dikembalikan. "Sebetulnya yang saya terima sudah saya kembalikan semua. Jadi pengganti itu rasanya tidak ada itu," tutur Irman. (rna/dhn)