Siap Lobi PD dan Gerindra Soal RUU Pemilu, PDIP Tak Ingin Voting

Jakarta - PDIP mengaku terus melakukan upaya dialog intensif bersama partai-partai lain terkait pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. RUU Pemilu ini diharapkan bisa selesai melalui jalan musyawarah mufakat.

"Ya dialog-dialog sudah kami lakukan. Kita ingin bisa selesai dengan musyawarah mufakat," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2017).

Hasto menyebut, seharusnya PDIP melakukan pertemuan dengan sejumlah partai politik untuk konsolidasi terkait RUU Pemilu ini. Di antaranya menurut Hasto adalah Partai Demokrat dan Gerindra yang menginginkan agar presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) ditiadakan.

"Tapi karena kesiapan untuk mengadakan peluncuran buku Bung Karno, Islam dan Pancasila dan kegiatan mudik akhirnya pertemuan itu kami tunda," ungkapnya.

Baca juga: PDIP akan Lobi Gerindra-Demokrat Bahas RUU Pemilu

Hasto mengatakan perkembangan RUU Pemilu juga secara intensif terus diinformasikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Jokowi disebutnya juga mendukung agar persoalan RUU diselesaikan secara musyawarah. PDIP sendiri sama dengan pemerintah, menginginkan presidential threshold sebesar 20-25%.

"Kami tentu saja, bapak Wiranto sebagai Menko Polhukam, Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri dan bapak Laoly Menkumham secara intens melaporkan kepada bapak Presiden. Intinya semua ingin mengedepankan musyawarah. Semua ingin mengedepankan membahas UU ini tanpa voting ya," kata Hasto.

Hasto mengatakan sampai saat ini PDIP masih mengedepankan semangat mendengar aspirasi. "Sehingga ada semangat untuk mendengar semua aspirasi dari setiap partai politik dan kemudian mencari formulasi yang terbaik memperkuat kedaulatan rakyat dari UU pemilu ini. Kita akan mencari solusi terbaik terlebih dahulu," tuturnya.

Saat ditanya soal kemungkinan kembali kepada UU pemilu yang lama, Hasto mengatakan pihaknya tetap optimis pembahasan RUU akan menemui titik terang. Ia menyebut waktu untuk mengupayakan hal tersebut juga masih cukup banyak.

Baca juga: Golkar: PT 20-25% untuk Penguatan Sistem Presidensial

"Politik selalu ada solusi. Jadi saya yakin. Kalau soal kembali ke UU yang lama itu kan konstitusi yang mengatur. Ketika kesepakatan tidak tercapai ya itu otomatis kita kembali kepada UU yang lama. Tapi saat ini kita masih ada waktu untuk melakukan dialog, kita upayakan bisa selesai dengan musyawarah," ucap Hasto.

Ia menyatakan PDIP tetap meyakini ambang batas capres atau presidential threshold harus tetap berada pada angka 20-25 persen. Karena menurut Hasto, yang saat ini menjadi isu krusial adalah sial efektivitas pemerintahan.

Baca juga: 'Deadlock' RUU Pemilu

"Kalau kita bicara efektivitas pemerintahan, buktinya ketika pak Jokowi mendapatkan 20 persen saja itu tidak mudah untuk melakukan konsolidasi di DPR apalagi kalau diturunkan. Jadi isunya ini malah harusnya dinaikkan," beber dia.

"PDIP mengajak ke parpol yang lain untuk lebih mengedepankan sistem pemerintahan yang kuat dan memiliki dukungan rakyat tapi juga mendapat dukungan minimum dari DPR sebesar 20 persen kursi tadi," tambah Hasto. (hld/elz)