Golkar: PT 20-25% untuk Penguatan Sistem Presidensial

Jakarta - Partai Golkar senada dengan pemerintah yang ingin ambang batas minimum pencapresan atau presidential threshold (PT) antara 20 hingga 25%. Menurut Sekjen Golkar Idrus Marham, hal itu guna memperkuat sistem presidensial.

"Jadi terkait presidential threshold sejak dari awal kita berpandangan bahwa seluruh desain pembahasan undang-undang penyelenggaraan Pemilu itu harus berorientasi pada penguatan sistem presidensial," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/6/2017).

Menurut Idrus PT 20-25% merupakan harga mati. Sehingga presiden terpilih bisa mendapat dukungan parlemen.

"Terkait dengan ambang batas presiden, Partai Golkar berpandangan dan bahkan ini merupakan harga mati 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara secara nasional. Kenapa? Karena kita ingin bahwa presiden yang tepilih nanti akan mendapat dukungan yang besar dari parlemen," kata Idrus.

Golkar, kata Idrus, tak khawatir dengan potensi gugatan jika ambang batas itu diterapkan. Menurutnya sistem ini sudah diterapkan selama 3 periode Pemilu dan Golkar siap menghadapinya.

"Jadi saya kira inilah yang harus kita dorong secara bersama-sama, kepentingan kita di sini adalah kepentingan bangsa, kepentingan kita di sini adalah bagaimana penguatan sistem presidensial," ujar dia. (bag/erd)