"Yang sudah saya lakukan, bagaimana safety itu dipastikan langsung ke sarana. Kami berlakukan klarifikasi dan penelitian terhadap kendaraan, pesawat, serta kapal dengan ramp check. Ramp check itu dicek fungsi yang penting dalam menjalankan pesawat, kapal, kereta, dan bus. Kalau bus itu contohnya remnya mesti benar punya spion, klakson, ada pemukul kaca, dan sebagainya. Juga begitu di semua angkutan," kata Budi saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Secara garis besar, kata Budi, angkutan darat dinilai laik jalan. Sisanya yang tidak laik akan ditangani.
"Dari semua angkutan kami melihat secara garis besar bagus, hanya darat bus yang kurang. Yang laik hanya 70 persen, sisanya nggak laik. Nah, 30 persen itu kita harus manajemen. Mereka tidak boleh operasi saat mudik. Bagi yang laik kita kasih stiker," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita minta kesepakatan dengan Polri untuk melakukan razia yang tanpa stiker. Karena itu, pemudik jangan pakai angkutan yang nggak berstiker, karena akan kami hentikan," katanya.
Meski jumlah armada darat yang laik 70 persen, angka tersebut masih cukup untuk mengangkut pemudik. "Cukup. Dari kalkulasi kita, 60 persen saja cukup," katanya.
Sementara itu, untuk sepeda motor yang akan digunakan mudik, Budi mengimbau untuk diperhatikan keselamatannya. Dia bahkan mengimbau agar pilihan sepeda motor merupakan opsi terakhir.
"Yang lain berkaitan keamanan adalah sepeda motor, yang jumlah pertumbuhannya banyak. Kita mengerti, saudara kita memang butuh naik motor dari rumah ke rumahnya sendiri. Tapi ini bahaya. Tahun lalu 70 persen penyebab kecelakaan adalah motor. Saya tidak henti-hentinya imbau supaya kalau punya pilihan lain, jangan naik motor. Saya pernah punya pengalaman naik motor dua-tiga jam susah," kata Budi. (rjo/rvk)











































