Kata PDIP soal Setoran Triwulan ke Pimpinan DPRD Mojokerto

Mojokerto - Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto ditangkap KPK, salah satunya diduga menerima jatah rutin setoran triwulan. Namun, ke mana saja rencana aliran dana tersebut, sampai saat ini masih menjadi teka-teki. Apakah jatah rutin itu akan dibagikan ke anggota dewan lainnya?

Jatah rutin triwulan itu berasal dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto yang juga ditangkap KPK.

Baca juga: Suap Setoran Triwulan yang Diungkap KPK Bentuk Politik Balas Jasa

Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati, mengatakan tak ada anggota DPRD dari Fraksi PDIP maupun fraksi lainnya di Komisi III yang menerima jatah rutin selain Purnomo. Purnomo merupakan Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PDIP.

"Saya kira tidak, bisa di-cross check yang ikut hearing. Mereka juga tak mengerti. Itu teknisnya unsur pimpinan dan rekanan. Ada 11 orang yang ikut hearing tak tahu," kata perempuan yang akrab disapa Melda ini kepada wartawan, Minggu (18/6/2017).

Baca juga: Rp 470 Juta dari OTT di Mojokerto Terdiri dari Suap dan Setoran Triwulan

Jawaban senada dikatakan Melda saat disinggung adanya dana Rp 300 juta untuk memuluskan pengalihan anggaran pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Rp 13 miliar ke program penataan lingkungan. Dana dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang itu bagian dari komitmen Rp 500 juta. Menurut dia, negosiasi suap itu diduga hanya melibatkan para pimpinan dewan.

"Saya baru dengar beberapa minggu ini (soal PENS). Saya tak begitu aktif. Meski saya ketua Komisi III, saya baru dapat SK tiga bulanan. Masalah PENS baru dimunculkan beberapa hari terakhir. Kalau saya melihat pendapat teman-teman (Komisi III), kalau mereka tahu akan gremeng-gremeng (menggerutu)," ujar Melda.

Baca juga: Kronologi OTT Kadis PU dan Pimpinan DPRD Kota Mojokerto

Melda juga memastikan tak ada rencana pengaliran dana suap tersebut ke PDIP. "Tidak, kami partai besar disokong dana jelas, Banpol bisa diaudit, iuran fraksi dan iuran wali kota. Yang dilakukan Pak Pur (Purnomo) itu urusan pribadi," ucapnya menambahkan.

Dalam operasi tangkap tangan pada Jumat kemarin, KPK mengamankan total uang Rp 470 juta. Dari duit itu, Rp 300 juta di antaranya merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PU kepada pimpinan DPRD Mojokerto untuk memuluskan pengalihan anggaran pembangunan PENS.

Sedangkan sisa uang Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya. Selain Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang, tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto juga dijadikan tersangka. Yakni Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PDIP), Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PAN) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB). (dhn/dhn)