Minggu 18 Juni 2017, 04:15 WIB
BNPB dan UGM Bangun 24 Sistem Peringatan Dini Bencana Lonsor
Foto: Dok BNPB
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada untuk membangun sistem peringatan dini longsor atau gerakan tanah. Langkah ini untuk menurunkan indeks risiko bencana di Indonesia.
"Fokus lokasi penerapan 24 sistem peringatan dini gerakan tanah pada 2017 berada di 4 daerah perbatasan atau terluar, 4 daerah tertinggal dan 16 daerah pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto dalam siaran pers yang diterima detikcom Sabtu (17/6/2017).
Medi berharap agar upaya ini juga diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana (PRB). Relokasi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana longsor merupakan bagian dari upaya PRB.
"Upaya tersebut sangat sulit dilakukan karena resistensi dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari warga, serta anggaran yang terbatas. Kesiapsiagaan melalui penerapan sistem peringatan dini merupakan upaya yang penting sebagai langkah PRB yang efektif pada kondisi ini. Latar belakang ini mendorong BNPB memfokuskan 24 lokasi rawan bahaya gerakan tanah pada 2017 yang diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama penerapan sistem peringatan dini," imbuh Medi.
Data BNPB sepanjang 2016 menunjukkan, bencana tanah longsor merupakan salah satu dari 3 bencana besar yang terjadi di Indonesia setelah banjir dan angin puting beliung. Tanah longsor merupakan bencana yang paling mematikan dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan. Sekitar 40 juta warga terpapar potensi bahaya longsor dengan kategori sedang hingga tinggi sehingga perlu prioritas penanganan pengurangan risiko bencana.
"Kebutuhan pembangunan sistem ini sangat besar, total kebutuhan untuk lokasi-lokasi ancaman gerakan tanah sekitar 1.000 lebih. Ini perhitungan pada 2015. Mungkin saat ini bertambah seiring meningkatnya kerentanan lahan," sebut Medi.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Dekan Fakultas Teknik UGM Muhammad Waziz Wildan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap penggunaan produk-produk riset antar dispilin di bidang bencana yang dibangun Fakultas Teknik UGM. "Diharapkan inovasi teknologi di bidang kebencanaan terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di dalam dan luar negeri. UGM berencana akan membangun teaching industry yang mengintegrasikan inovasi teknologi hingga manufaktur," ujar Wildan.
Kerjasama BNPB dengan UGM dalam penerapan sistem peringatan dini bencana tanah longsor telah dilakukan sepanjang tahun 2008 hingga 2016 pada 50 daerah rawan longsor di 25 provinsi di Indonesia. Penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana), sebagai cikal bakal mewujudkan masyarakat tangguh yang perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam operasional sistem.
"Sejarah penciptaan alat-alat deteksi dini gerakan tanah oleh UGM dimulai sejak 2007 sebagai generasi pertama sistem peringatan dini sederhana, yang dipasang di Kabupaten Banjarnegara, Situbondo dan Karanganyar. Sampai tahun 2016, Inovasi ini telah melahirkan 5 paten dimana sistem peringatan dini generasi ke-4 berupa alat-alat extensometer, tiltmeter, inclinometer, penakar hujan, ultrasonic sensor, IP Camera dan sistem telemetri telah dibangun oleh UGM dengan berbagai varian dan memiliki 95% komponen lokal," jelas Medi.
Di tahun 2014, sistem peringatan dini bencana longsor hasil pengembangan BNPB dan UGM ini juga telah dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). "Selanjutnya pada 2015, BNPB bersama BSN dan UGM mengajukan sistem ini sebagai standar internasional pada kategori ISO/TC 292 Security and Resilience. Setelah pembahasan panjang di Bali 2015, Edinburgh 2016 dan Jeju-Korea Selatan 2017, ISO Guidelines for the implementation of community-based landslide early warning system akan diundang menjadi standar ISO di Sidney-Australia pada Maret 2018. Kita patut berbangga karena ini adalah ISO pertama yang diajukan oleh negara berkembang di bidang kebencanaan," ungkap Medi.
Berikut ini provinsi dan lokasi pembangunan sistem peringantan dini longsor: Papua (Nabire), Maluku Utara (Ternate, Pulau Morotai), NTB (Bima), NTT (Alor, Belu, Ngada), Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo), Sulawesi Barat (Bantaeng), Sulawesi Utara (Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan), Kalimantan Utara (Nunukan), Kalimantan Barat (Sintang), Kalimantan Timur (Samarinda), Bali (Badung), Jawa Timur (Malang), Jawa Tengah (Kendal, Wonosobo), Banten (Cilengon), Sumatera Barat (Solok Selatan), dan Bengkulu (Rejang Lebong).
Keempat daerah yang dikategorikan pada daerah tertinggal yaitu Kabupaten Nabire, Pulau Morotai, Belu, dan Solok Selatang. Sedangkan pada kategori daerah perbatasan mencakup Kabupaten Alor, Kota Bitung, Kabupaten Nunukan dan Sintang. Sisanya merupakan daerah dengan kategori daerah pariwisata.
(nvl/idh)
"Fokus lokasi penerapan 24 sistem peringatan dini gerakan tanah pada 2017 berada di 4 daerah perbatasan atau terluar, 4 daerah tertinggal dan 16 daerah pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Medi Herlianto dalam siaran pers yang diterima detikcom Sabtu (17/6/2017).
Medi berharap agar upaya ini juga diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana (PRB). Relokasi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana longsor merupakan bagian dari upaya PRB.
"Upaya tersebut sangat sulit dilakukan karena resistensi dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari warga, serta anggaran yang terbatas. Kesiapsiagaan melalui penerapan sistem peringatan dini merupakan upaya yang penting sebagai langkah PRB yang efektif pada kondisi ini. Latar belakang ini mendorong BNPB memfokuskan 24 lokasi rawan bahaya gerakan tanah pada 2017 yang diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama penerapan sistem peringatan dini," imbuh Medi.
Data BNPB sepanjang 2016 menunjukkan, bencana tanah longsor merupakan salah satu dari 3 bencana besar yang terjadi di Indonesia setelah banjir dan angin puting beliung. Tanah longsor merupakan bencana yang paling mematikan dengan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan. Sekitar 40 juta warga terpapar potensi bahaya longsor dengan kategori sedang hingga tinggi sehingga perlu prioritas penanganan pengurangan risiko bencana.
"Kebutuhan pembangunan sistem ini sangat besar, total kebutuhan untuk lokasi-lokasi ancaman gerakan tanah sekitar 1.000 lebih. Ini perhitungan pada 2015. Mungkin saat ini bertambah seiring meningkatnya kerentanan lahan," sebut Medi.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Dekan Fakultas Teknik UGM Muhammad Waziz Wildan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan BNPB terhadap penggunaan produk-produk riset antar dispilin di bidang bencana yang dibangun Fakultas Teknik UGM. "Diharapkan inovasi teknologi di bidang kebencanaan terus dikembangkan dan dapat diaplikasikan di dalam dan luar negeri. UGM berencana akan membangun teaching industry yang mengintegrasikan inovasi teknologi hingga manufaktur," ujar Wildan.
Kerjasama BNPB dengan UGM dalam penerapan sistem peringatan dini bencana tanah longsor telah dilakukan sepanjang tahun 2008 hingga 2016 pada 50 daerah rawan longsor di 25 provinsi di Indonesia. Penerapan sistem ini merupakan pendukung terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana), sebagai cikal bakal mewujudkan masyarakat tangguh yang perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam operasional sistem.
"Sejarah penciptaan alat-alat deteksi dini gerakan tanah oleh UGM dimulai sejak 2007 sebagai generasi pertama sistem peringatan dini sederhana, yang dipasang di Kabupaten Banjarnegara, Situbondo dan Karanganyar. Sampai tahun 2016, Inovasi ini telah melahirkan 5 paten dimana sistem peringatan dini generasi ke-4 berupa alat-alat extensometer, tiltmeter, inclinometer, penakar hujan, ultrasonic sensor, IP Camera dan sistem telemetri telah dibangun oleh UGM dengan berbagai varian dan memiliki 95% komponen lokal," jelas Medi.
Di tahun 2014, sistem peringatan dini bencana longsor hasil pengembangan BNPB dan UGM ini juga telah dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). "Selanjutnya pada 2015, BNPB bersama BSN dan UGM mengajukan sistem ini sebagai standar internasional pada kategori ISO/TC 292 Security and Resilience. Setelah pembahasan panjang di Bali 2015, Edinburgh 2016 dan Jeju-Korea Selatan 2017, ISO Guidelines for the implementation of community-based landslide early warning system akan diundang menjadi standar ISO di Sidney-Australia pada Maret 2018. Kita patut berbangga karena ini adalah ISO pertama yang diajukan oleh negara berkembang di bidang kebencanaan," ungkap Medi.
Berikut ini provinsi dan lokasi pembangunan sistem peringantan dini longsor: Papua (Nabire), Maluku Utara (Ternate, Pulau Morotai), NTB (Bima), NTT (Alor, Belu, Ngada), Gorontalo (Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo), Sulawesi Barat (Bantaeng), Sulawesi Utara (Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan), Kalimantan Utara (Nunukan), Kalimantan Barat (Sintang), Kalimantan Timur (Samarinda), Bali (Badung), Jawa Timur (Malang), Jawa Tengah (Kendal, Wonosobo), Banten (Cilengon), Sumatera Barat (Solok Selatan), dan Bengkulu (Rejang Lebong).
Keempat daerah yang dikategorikan pada daerah tertinggal yaitu Kabupaten Nabire, Pulau Morotai, Belu, dan Solok Selatang. Sedangkan pada kategori daerah perbatasan mencakup Kabupaten Alor, Kota Bitung, Kabupaten Nunukan dan Sintang. Sisanya merupakan daerah dengan kategori daerah pariwisata.
(nvl/idh)
