PPP: Pemerintah Harus Yakinkan Partai Pendukung soal RUU Pemilu

Jakarta - Hingga saat ini hanya tiga partai pendukung yang memiliki kesepahaman dengan pemerintah soal presidential threshold (ambang batas capres) dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. PPP sebagai salah satu partai pendukung menyebut pemerintah harus terus melakukan pendekatan.

Tiga partai yang sepakat dengan pemerintah soal presidential threshold adalah PDIP, Partai Golkar, dan NasDem. Pemerintah meminta ambang batas capres di angka 20% perolehan kursi di parlemen dan 25% perolehan suara di pileg.

"Dalam pembahasan RUU Pemilu ini, masing-masing partai tidak dapat dipungkiri berposisi pada kepentingan masing-masing partai di pemilu mendatang," ucap Sekjen PPP Arsul Sani dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (16/6/2017).

Pemerintah bergeming untuk menurunkan angka itu namun menolak pengambilan keputusan dengan cara voting. Bahkan pemerintah mengancam akan mundur dari pembahasan RUU Pemilu dengan implikasi Pemilu Serentak 2019 menggunakan undang-undang yang lama.

PPP awalnya juga sama dengan PDIP, Golkar, dan NasDem. Namun, setelah lobi-lobi antar-fraksi, PPP bersedia menurunkan angka ambang batas capres di angka tengah.

"Bagi PPP, kepentingan utamanya adalah soal alokasi kursi dapil 3-10 dan metode konversi suara yang bukan sainte-lague modifikasi seperti yang dikehendaki pemerintah," kata Arsul.

Baca juga: Ini yang Bikin Pemerintah dan DPR Adu Ngotot di RUU Pemilu

"Sedangkan soal presidential threshold, PPP tidak masalah apakah mau 20-25% atau turun pada posisi 10-15%," ujarnya.

Selanjutnya partai pendukung pemerintah lainnya, PKB, bersedia menaikkan angka maksimal di angka 10%. Awalnya PKB menginginkan ambang batas capres sama dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di angka 4-5%.

Kemudian Hanura masih tetap di posisi 10-15% untuk ambang batas capres. Partai pendukung pemerintah terakhir, PAN, justru berada di posisi sangat berbeda. PAN ingin meniadakan presidential threshold alias berada di angka 0%.

"Nah kepentingan masing-masing partai ini ada yang sama, ada juga berbeda. Demikian pula cara pandang partai, ada yang berbeda dengan pemerintah," Arsul menuturkan.

Baca juga: Pansus Sayangkan Ancaman Pemerintah Mundur dari RUU Pemilu

"Tapi kan dari hari ke hari perbedaan yang ada makin menyempit karena proses musyawarah yang terus-menerus sehingga tinggal 1-3 isu saja yang sebenarnya belum sepakat," tutur anggota Komisi III DPR itu.

Tiga partai oposisi juga tidak semua memiliki sikap yang sama. Gerindra dan Partai Demokrat ingin ambang batas capres 0%. Sedangkan PKS senada dengan PKB, ingin presidential threshold sama dengan ambang batas parlemen di angka 0-10%.

"Proses pembahasan UU itu selalu dinamis, jadi nggak ada cerita nggak ketemu," ucap Arsul.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta DPR mengalah terhadap pemerintah dalam isu ini. Sebab, untuk isu-isu lain dalam pembahasan RUU Pemilu, pemerintah diklaim sudah banyak mengalah.

Baca juga: Mendagri: Kami Sudah Mengalah di RUU Pemilu, Sekarang Giliran DPR

Agar tak makin alot, PPP meminta pemerintah kembali melobi partai-partai di DPR. Khususnya, kata Arsul, partai-partai pendukung pemerintah yang belum satu suara.

"Yang perlu pemerintah lakukan adalah meyakinkan partai-partai lain, terutama yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan, untuk bisa terima presidential threshold yang diposisikan pemerintah," ucapnya.

"Sekaligus juga memastikan bahwa di isu lainnya partai-partai koalisi juga bisa ketemu sehingga solid semuanya," kata Arsul.

Selain soal ambang batas presiden dan ambang batas parlemen, ada sejumlah isu lain yang belum diputus dalam RUU Pemilu. Seperti sistem pemilu terbuka atau tertutup, dapil magnitude, dan metode konversi suara ke kursi. (elz/imk)