DetikNews
Kamis 15 Juni 2017, 17:34 WIB

DPR-Pemerintah Sepakat Masa Penangkapan Terduga Teroris 21 Hari

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
DPR-Pemerintah Sepakat Masa Penangkapan Terduga Teroris 21 Hari Ketua Panja RUU Antiterorisme M Syafii (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Terorisme DPR hari ini kembali menggelar rapat dengan pemerintah. Hasilnya, dua belah pihak sepakat masa penangkapan terduga teroris jadi 21 hari.

"Masa penangkapan sudah, jadinya 14 hari dan bila diperlukan minta perpanjangan waktu kepada pengadilan 7 hari, bila diperlukan," ucap Ketua Panja RUU Antiterorisme M Syafii di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

DPR dan Pemerintah juga menyepakati soal masa penahanan terduga teroris. Di tingkat penyidik, masa penahanan menjadi 200 hari dengan beberapa catatan. Total masa penahanan terduga teroris sampai keputusan tetap menjadi 791 hari dari usulan 1010 hari yang diajukan pemerintah.

"Jadi 120 hari untuk melakukan penyidikan, bila memang dibutuhkan minta izin kepada kejaksaan ditambah 60 hari. Bila masih perlu minta izin ketua pengadilan 20 hari, jadi 200 hari. Di kejaksaan malah turun jadi tinggal 90 hari. Dia bisa menahan untuk penuntutan 60 hari dan bila diperlukan tambah 30 hari," jelas pria akrab disapa Romo ini.

"Masa penahanan di PN, PT, dan MA sama dengan KUHAP. Total bisa, usulan mereka 1010 hari menjadi 791 hari. Kalau di KUHAP 710 hari. Jadi ada penambahan dikit. Sampai inkrah, sampai selesai. Udah ketok," imbuhnya.

Selain itu, DPR dan Pemerintah juga telah menyetujui pasal tambahan untuk mengakomodir pasal penahanan tersebut. Namun, pasal itu belum diberi nomor.

"Ada pasal yang disepakati untuk membackup itu. Pertama, tersangka maupun terdakwa tak boleh disiksa, dianiaya, diperlakukan tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia," ungkap Romo.

"Di bawahnya lagi, kalau kemudian aparat melanggar itu maka tersangka dan terdakwa bisa minta ganti rugi dan rehabilitasi dan pelakunya bisa dipidana maksimal dua tahun," sambung dia.

Nantinya, pasal itu disusun di bagian pemidanaan. Pasal ini dibuat dengan memikirkan aspek keadilan.

"Supaya ada keseimbangan. Ada kewenangan pemerintah tapi ada pengawasan," cetus anggota Komisi III DPR itu.

(gbr/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed