Pansus Angket Buka Opsi Revisi UU KPK Jika Diperlukan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Rabu, 14 Jun 2017 21:04 WIB
Wakil Ketua Pansus angket KPK, Dossy Iskandar. (Foto: Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Dossy Iskandar menyebut pihaknya akan memberi rekomendasi dari hasil penyelidikan Pansus terhadap KPK. Hasil rekomendasi disebut akan bersifat menguatkan KPK.

Dossy menjelaskan akan ada beberapa instrumen yang digunakan untuk memperbaiki lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya dengan revisi UU KPK.

"Ya, bisa. Revisi kan tidak harus diartikan buruk, tergantung temuannya kan," sebut Dossy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).


Meski demikian, jika dalam hasil penyelidikan ternyata ada praktik penyimpangan di KPK seperti masalah anggaran, Dossy mengatakan Pansus juga akan memberi rekomendasi ke pemerintah. Termasuk juga jika KPK melanggar hukum dalam aspek pemberantasan korupsi.

"Kemudian pada fungsi penganggaran. Kalau dia tak taat, masa terus, bagaimana, ya paling kita mengingatkan ke pemerintah agar dipikirkan dulu ini. Kan tak boleh satu lembaga tak taat pada mekanisme," tutur politikus Hanura itu.

"Tak hanya itu, kalau ternyata ada penyimpangan praktik mengelola pemberantasan korupsi yang berkaitan implikasi hukum, bisa dibawa ke ranah hukum," imbuh Dossy.


Hak angket sendiri awalnya digulirkan atas inisiasi Komisi III DPR. Hal tersebut lantaran Pimpinan KPK menolak permintaan Komisi III untuk membuka rekaman tersangka pemberian keterangan palsu dalam perkara korups e-KTP, Miryam S Haryani.

Ada satu hal lagi yang disinggung Komisi III terkait hak angket ini, yakni mengenai audit BPK terhadap KPK. Dua materi tersebut yang dibacakan komisi III dalam rapat paripurna persetujuan usul hak angket.

Sementara itu revisi UU KPK sudah berulang kali disuarakan. Namun karena ada banyak penolakan, hingga saat ini revisi UU KPK belum dilakukan. (gbr/elz)