Ngotot Ambang Batas Capres 20%, Golkar: Itu Harga Mati

Jakarta - Partai Golkar masih bersikukuh meminta ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) pada pemilu yang akan datang di angka 20 persen. Itu dianggap sebagai harga mati.

Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut penataan regulasi pemilu harus berdasarkan pada sistem penguatan presidensial. Oleh karenanya, ambang batas pengajuan capres dibutuhkan agar presiden terpilih nanti nya mendapatkan dukungan kuat di parlemen.

"Bayangkan, kalau ada (presiden) yang terpilih lalu komposisi kekuatan parlemen yang mendukung pemerintahan itu tidak kuat kan bagaimana. Kita harus proyeksikan bahwa siapapun yang terpilih di pilpres harus didukung kekuatan parlemen yang kuat," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/6/2017).

Baca juga: Jelang Pengambilan Keputusan RUU Pemilu, Pemerintah-DPR Gelar Lobi

Soal angka ambang batas capres, Golkar tetap kukuh pada pendirian mereka, yakni 20 persen. Salah satu alasan adalah pemilu-pemilu sebelumnya. Ambang batas capres harga mati bagi Golkar.

"Kita tetap itu. Kalau misalkan masalah itu, sudah dua kali lho pemilu menggunakan 20-25 persen itu, itu sudah dua kali, nggak ada masalah kan. Kenapa tiba-tiba dipermasalahkan," sebutnya.

Baca juga: Tak Setuju Voting di RUU Pemilu, Pimpinan DPR: Gunakan Forum Lobi

"Iya, presidential threshold harga mati bagi Partai Golkar," imbuh Idrus.

Soal ambang batas capres menjadi salah satu isu krusial yang akan diambil keputusannya siang nanti oleh Pansus RUU Penyelenggaraan pemilu. Sebelum dimulai, saat ini pansus dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo kumolo saat ini tengah melakukan lobi-lobi. (gbr/elz)