DetikNews
Selasa 30 Mei 2017, 19:47 WIB

Anggota Pansus Usulkan 7 Peran TNI di RUU Antiterorisme

Elza Astari Retaduari - detikNews
Anggota Pansus Usulkan 7 Peran TNI di RUU Antiterorisme Ilustrasi Prajurit TNI operasi di hutan. (Istimewa)
Jakarta - Anggota Pansus RUU Antiterorisme Darizal Basir mengusulkan 7 area di mana TNI bisa berperan. Ini menyusul wacana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Darizal menyatakan menyambut positif permintaan Presiden Joko Widodo agar TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme dengan bersinergi bersama Polri dan instansi lain. Politikus Partai Demokrat itu mengaku keinginan Jokowi sejalan dengan semangat fraksinya.

"Kami dari Fraksi Demokrat dari awal pembahasan RUU secara tegas sangat mendukung sekali keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme," ungkap Darizal dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2017).

Peran TNI pada RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) hingga saat ini belum jelas. Pihak pemerintah sendiri sebagai pengusul revisi UU tersebut belum juga merinci sejauh mana keterlibatan TNI.


"Karenanya, kami dari Fraksi Demokrat telah menyiapkan beberapa klausul lebih lengkap yang akan diusulkan dalam RUU Terorisme mengenai peran dan kewenangan TNI tersebut," ucap Darizal.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, Fraksi Demokrat memiliki usul 7 area yang akan menjadi tugas pokok TNI terhadap masalah terorisme. Berikut ini 7 area usulan Darizal:

1. Saat menghadapi ancaman teror terhadap presiden dan wakil presiden.
2. Terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
3. Terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
4. Terhadap kedutaan besar atau kantor perwakilan negara sahabat di Indonesia.
5. Apabila ada ancaman kapal laut dan pesawat terbang Indonesia.
6. Ketika ada ancaman terhadap kapal laut dan pesawat terbang negara sahabat yang berada di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.
7. Terorisme yang terjadi berdampak meluas di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.

Pada area ketujuh ini, Fraksi Demokrat telah merincinya lebih jauh. Terorisme yang berdampak luas pada wilayah yurisdiksi nasional, dirinci Darizal, berupa aksi terorisme di hutan serta di pegunungan yang dijadikan basis latihan, persembunyian, dan perlawanan.

"Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, kawasan regional, dan/atau internasional yang menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara," tuturnya.

Darizal pun menyebut pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme menjadi isu krusial. Bukan hanya bagi anggota parlemen, tapi juga bagi lingkup internal lembaga pemerintah terkait. Dia berharap pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan pelibatan TNI dapat meredam perdebatan, termasuk dalam rapat kabinet pemerintah.

"Kelihatannya pemerintah sendiri tidak solid tentang hal ini," tutur Darizal.

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme memang menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah lembaga masyarakat menentang wacana ini karena khawatir akan isu HAM apabila TNI dilibatkan.


"Kekhawatiran itu adalah hal yang wajar, tetapi juga tidak perlu berlebihan," ucapnya.

Darizal pun yakin pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak akan tumpang-tindih dengan peran dan tugas Polri. Dia juga yakin, dalam menjalankan tugas, TNI tidak akan keluar dari koridor hukum ataupun HAM.

"Jika disetujui, maka undang-undang itu akan secara tegas membedakan mana tugas polisi, mana tugas TNI, dan siapa yang menjadi leading sector-nya. Undang-undang juga nanti akan menjelaskan kapan TNI harus terlibat dan di mana saja," kata Darizal.

Darizal juga menepis asumsi bahwa pelibatan TNI dimaknai sebagai kegagalan intelijen sipil dan kepolisian. Pelibatan TNI dianggapnya justru sebagai upaya penanggulangan sinergis antar-lembaga pemerintah.

"Masing-masing bekerja sesuai dengan tugas dan bidangnya. Sehingga terorisme dapat diberantas dan dicegah secara dini. Urgensi keterlibatan TNI dalam terorisme tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan karena model seperti ini juga diadopsi oleh banyak negara demokrasi," ucap dia.

Beberapa negara yang melibatkan militer dalam pemberantasan terorisme, kata Darizal, antara lain Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan Inggris. Hal yang paling penting untuk bisa mengantisipasi kekhawatiran berbagai pihak, menurutnya, adalah membuat regulasi yang paling tepat.


"Yang penting, ada aturan dan batas yang tegas mengenai peran dan tugas TNI dalam pemberantasan terorisme sehingga TNI tidak melampaui wewenangnya," ucap Darizal.

Dia lalu mengingatkan soal peristiwa yang terjadi saat ini di Marawi, Filipina, ketika sekelompok kecil teroris yang berafiliasi dengan ISIS merebut kota dan menguasainya. Menurut Darizal, jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia.

"Pelibatan TNI dalam terorisme dapat memperkecil atau bahkan meniadakan kemungkinan itu terjadi di Indonesia," katanya.
(elz/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed