"Kami mencermati bahwa proses jumlah kursi itu pada posisi yang lalu memang ada tingkat kemahalan kursi di Kepri (Kepulauan Riau), di Riau, dan daerah otonomi baru Kaltara (Kalimantan Utara). Ada juga beberapa aspek daerah yang kemarin terpaksa dikurangi, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Papua," ujar Tjahjo seusai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah berhitung, bahwa menyangkut kepentingan masyarakat pemilih, menyangkut geografis, jumlah penduduk, kita ambil kebijakan maksimum antara 5 sampai 15. Tambahan 10 kami serahkan pada masing-masing fraksi," ucap Tjahjo.
Tjahjo memastikan anggaran untuk 15 anggota DPR tambahan ini tidak mengganggu anggaran negara. Alasannya, penambahan kursi ini juga didasari pertimbangan politik.
"Kecil kalau soal anggaran. Ini masalah politik, jangan hanya dilihat masalah anggaran. Paling dihitung nggak sampai Rp 2 miliar per anggota. Nggak bisa diukur dengan uang," tuturnya.
Mengenai isu krusial lainnya, Tjahjo berharap diambil keputusan berdasarkan musyawarah. Opsi terakhir adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
"Isu krusial kalau bisa dimusyawarahkan. Itu ada 3 opsi, menyangkut PT yang penting ada kenaikan 3,5. Ambang batas presiden 20 sampai 25. Kalau bisa kompromi, kalau nggak diputuskan dalam paripurna," ujar eks Sekjen PDIP ini. (dkp/imk)










































