Kata Wiranto soal Perkembangan Lembaga Pemantapan Pancasila

Jakarta - Pada Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan sebuah lembaga khusus mengenai pemantapan falsafah Pancasila. Kini menjelang Hari Lahir Pancasila, apa kabar soal perkembangan pembentukannya?

"Segera. Sudah ditandatangani Presiden (Jokowi)," kata Menko Polhukam Wiranto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Baca juga: Jokowi Setuju Pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila, Ini Alasannya

Meski demikian, Wiranto tak bisa memastikan waktu kapan lembaga itu berjalan karena bukan wewenangnya. Namun, dia berbicara soal pembentukan dua lembaga lain, salah satunya Dewan Kerukunan Nasional.

"Dewan Kerukunan Nasional juga harus ada. Lalu ada lembaga yang kita serahi untuk melakukan pemantapan pilar negara juga ada. Dalam waktu singkat ini, bahkan kita undangkan Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional yang pada pemerintahan dulu tugasnya membuat garis-garis besar haluan negara, sekarang kan tidak lagi," papar Wiranto.

"Nanti kita serahi bagaimana mereka aktif merencanakan, mengendalikan bagaimana pelaksanaan pilar negara di seluruh komponen masyarakat. Tidak hanya wujud militer tapi hal yang menyangkut bagaimana setiap komponen bangsa pada bidang masing-masing dia ikut membela negara," sambung dia.

Wiranto mengatakan lembaga pemantapan Pancasila ada di bawah wewenang Jokowi langsung. "Itu nanti jadi kerja presiden, di bawah presiden," ucapnya.

Baca juga: Bagaimana Bentuk Badan Pemantapan Pancasila yang Akan Dibentuk Jokowi?

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyambut baik upaya pembentukan lembaga ini. Menurutnya, tak akan ada tumpang tindih antara tugas MPR, yang salah satunya menyosialisasikan 4 pilar negara, dengan Lembaga Pemantapan Pancasila.

"Ya nggak dong, mana bisa MPR sendiri. MPR kan sebagai gerakan, boleh. Teknis pelaksanaan semuanya kan, gitu. Orangnya juga segitu," cetus Zulkifli hari ini.

Sekretaris Presiden Pramono Anung, pada Desember 2016 lalu, mengatakan Presiden Jokowi ingin agar falsafah Pancasila tidak hanya sekedar slogan saja. Untuk itu perlu ada kiat khusus agar Pancasila bisa diamalkan dalam sikap dan perbuatan.

"Presiden telah menyetujui untuk dibentuk yang disebut dengan unit kerja Presiden pemantapan ideologi Pancasila yang di bawah langsung oleh Presiden. Dan tadi Presiden memberi arahan untuk ini tidak hanya sekedar slogan ataupun seperti yang lalu harus membumi harus menjadi bagian dari masyarakat, dan tidak boleh top-down melibatkan seluruh stakeholder," kata Pramono Anung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016). (gbr/imk)