Ada Suap di Balik WTP Kemendes, Bisakah Penilaian Dikoreksi?

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Sabtu, 27 Mei 2017 19:17 WIB
Jumpa pers pimpinan KPK dan BPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) suap opini WTP Kemendes (Foto: Agung Pambudhy_
Jakarta - Laporan keuangan tahun 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Belakangan diketahui ada suap terkait pemberian opini tersebut. Apakah penilaian laporan keuangan bisa diubah?

"Kita akan lihat dari hasilnya, tapi teorinya kalau ada kesalahan proses pemberian auditnya dan tidak memenuhi standar auditnya, bisa saja namanya restatement (penyajian kembali)," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).

Terkait ditetapkannya Rochmadi Saptogiri (eselon I BPK) dan Ali Sadli (auditor BPK) sebagai tersangka suap di KPK, Moermahadi menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Tapi seperti yang saya sampaikan LKPP baru tahun ini dapat WTP, itu dari proses yang panjang. Peristiwa ini kita tidak bisa kendalikan, tapi ini pembelajaran buat BPK, kita punya sistem tapi kenapa bisa dilanggar? Sebagus apa pun sistem kalau ada kolusi ya tidak bisa. Baru kita ketahui kalau ada tangkap tangan," tuturnya.

Selain dua orang dari BPK, KPK juga menetapkan Sugito (Irjen Kemendes) dan Jarot Budi Prabowo (eselon III Kemendes) sebagai tersangka. KPK menemukan uang Rp 40 juta dari ruang kerja auditor BPK Ali Sadli yang merupakan bagian dari total commitment fee Rp 240 juta. Sebelumnya pada awal Mei 2017 diduga telah diserahkan uang Rp 200 juta.

Sugito dan Jarot disangka memberikan uang kepada Rochmadi dan Ali agar Kemendes memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes.

"Kode untuk sejumlah uang adalah 'perhatian', pemberian diduga terkait opini WTP di Kemendes tahun anggaran 2016," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di KPK.

Mengenai keterlibatan Ketua BPK, Syarif juga mengatakan sejauh ini belum ada indikasi meski tidak menutup kemungkinan hal itu ditemukan. "Supaya nyaman bahwa untuk sementara ini kita tidak melihat keterlibatan Ketua BPK, apakah dalam proses selanjutnya kelihatan nanti akan diupdate. Tapi sementara Ketua BPK tidak terlibat," ujar Syarif.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyebut bila komunikasi antara Ketua BPK dengan pejabat eselon I di BPK sangat jarang terjadi. Menurutnya, dalam kasus itu Ketua BPK tidak terlibat.

"Sangat jauh komuniaksi antara Eselon 1 dia ada anggotanya, ada anak buahnya ada, kelompok lagi. Jadi sangat jauh (dari posisi ketua BPK)," ucap Bahrullah.



(fdn/dhn)