Wakil Ketua MPR: Politik Tak Boleh Semena-mena

Jakarta - Wakil Ketua MPR EE Mangindaan menerima delegasi dari Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB). Dalam pertemuan tersebut, Presiden KM ITB Ardhi Rasy Wardhana menyampaikan banyak hal terkait dengan masalah politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi saat-saat ini.

"Kami mempunyai tujuan untuk kebaikan bangsa dan negara," ujar Ardhi di ruang kerja Mangindaan di lantai 9, gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Dalam pertemuan itu, Ardhi mengutip Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya dia menyesalkan bahwa hampir semua turunan produk hukum yang ada melenceng dari cita-cita konstitusi.

"Sekarang sistem perekonomian berdasarkan pasar. Hal demikian bisa jadi bangsa ini ditekan oleh kekuatan internasional semacam IMF sehingga aturan-aturan yang ada menjadi liberal," tutur Ardhi.

Untuk masalah hukum, sekarang supremasi hukum telah bergeser. Ardhi mengatakan, dalam masalah kereta api cepat jurusan Jakarta-Bandung, banyak hal yang masih menjadi kendala proyek itu. Namun Ardhi merasa proyek itu seperti dipaksakan.

"Sekarang politik seolah-olah selalu dimenangkan," katanya. Ia juga menyikapi banyak hal lain, seperti soal reklamasi di laut Jakarta dan pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah.

Menanggapi pernyataan dan kehadiran KM ITB, Mangindaan merasa senang dan menyambut dengan terbuka. Mangindaan bangga karena mereka mengikuti apa yang terjadi saat ini.

"Apa yang Anda sampaikan merupakan hak kebebasan berpendapat yang juga Anda miliki," ujar Mangindaan.

Dalam pertemuan tersebut, Mangindaan sepakat bahwa hukum harus menjadi panglima. "Politik harus ada koridornya, tak boleh semena-mena," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Mangindaan memaparkan bagaimana proses amendemen UUD. Amendemen dilakukan sebagai upaya membangun check and balances. Dulu disebut kekuasaan presiden sangat kuat sehingga dalam proses amendemen kekuasaan yang ada ditata, yang kekuasaannya berlebih dikurangi, dan yang kekuasaannya belum maksimal diperkuat.

Dalam soal pembangunan, menurut Mangindaan, sekarang ada keinginan menghidupkan kembali haluan negara, seperti GBHN. Keinginan menghidupkan kembali haluan negara bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan bisa berkesinambungan dan selaras.

"Sekarang ganti presiden ganti visi dan misi, demikian juga kepala daerah," ungkapnya.

Mangindaan membayangkan 550 kepala daerah yang memiliki visi dan misi masing-masing. "Kalau masing-masing berbeda, bagaimana nanti NKRI," ucapnya.

Sebagai anggota DPR, Mangindaan juga akan mempertemukan KM ITB dengan DPR dan komisi terkait. Sebab, apa yang diungkapkan oleh KM ITB itu secara action langsung berhubungan dengan DPR.

"Kalian jangan putus asa, maju terus. Kalian calon pemimpin bangsa," kata Mangindaan menyemangati tamunya itu. (ega/nwk)