ICW: Dana Reses Anggota DPD Ditahan, OSO Tidak Percaya Diri

Jakarta - Polemik kepemimpinan DPD berlanjut pada penyetopan dana reses bagi anggota yang tidak meneken persetujuan terharap paripurna yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD. Penahanan dana reses ini dianggap karena OSO tidak percaya diri.

"Adanya upaya paksa yang dilakukan oleh pimpinan DPD yang menguasai struktur keuangan dengan berupaya menahan dana reses anggota DPD RI. Paling tidak ini adalah upaya abuse of power," kata peneliti ICW, Donal Fariz saat diskusi di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No.6 Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).

Menurut Donal, bila OSO yakin bahwa jabatannya sebagai Ketua DPD sah, maka dia tidak perlu menahan dana reses. "Ini kan sebenarya bentuk ketidak percayaan diri dia," tambahnya.

Baca juga: Sekjen DPD Bantah Dana Reses Disetop karena OSO Ingin Diakui

Sementara itu, Direktur Pukat UGM, Oce Madril menganggap kepemimpinan OSO di DPD ilegal karena polemik putusan MA yang membatalkan Tatib DPD soal masa jabatan 2,5 tahun. Dia juga menyoroti OSO yang masih memegang dua jabatan yaitu sebagai Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR.

"Rangkap jabatan itu adalah sebuah tindakan yang dilarang UU. Banyak UU yang ditabrak di situ. Alasannya simpel, ada hal-hal yang akan bercampur aduk kalau dia menjadi rangkap. Keuangan akan bercampur aduk, hak protokoler saja campur aduk, tanggung jawab juga akan bercampur aduk," papar Oce.

"Menurut kami akan menimbulkan korupsi besar-besaran kalau DPD dibiarkan dipimpin oleh orang yang rangkap jabatan," sambungnya.

Baca juga: Dana Reses Disetop, OSO: Itu Bamus yang Putuskan, Bukan Saya

Roy Salam dari Indonesia Budget Center mengaku miris melihat kondisi DPD sekarang. DPD yang yang seharusnya berisi perwakilan daerah kini anggotanya banyak yang anggota partau politik.

"Orang partai masuk DPD, apa yang mau dijawab dari keberadaan mereka di DPD? Padahal mereka sudah punya kader di DPR. Dengan kehadiran anggota parpol, bukan memperkuat peran DPD malah menggerus DPD itu sendiri," ungkap Roy.

Sebelumnya, Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto menepis anggapan bahwa aturan soal dana reses merupakan cara Oesman Sapta Odang (OSO) merebut pengakuan dari pihak penentangnya. Sebagai Ketua DPD, OSO memang mendapat perlawanan dari beberapa senator.

"Nggak (OSO tak ingin rebut pengakuan), justru malah hal baru dalam rangka tata kelola keuangan. Kan APBN harus kita pertanggungjawabkan," ujar Sudarsono saat diklarifikasi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (12/5/2017). (imk/bpn)