"Saya masih sibuk fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan dan beberapa kegiatan ya. Saya masih fokus ke situ," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).
Karena itu, Djarot menyarankan bila Anies Baswedan-Sandiaga Uno ingin melakukan sinkronisasi program, mereka bisa memberi usulan lewat DPRD DKI. Apalagi Anies-Sandiaga punya 2 fraksi yang mengusung mereka di DPRD yaitu Gerindra dan PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tolong nanti sampaikan kepada DPRD. Yang sekarang berhak, mempunyai hak untuk menyusun anggaran, hak budgeting adalah DPRD," lanjutnya.
Djarot mengatakan bila sinkronisasi dilakukan lewat DPRD DKI, dirinya bisa fokus bekerja tanpa perlu bongkar pasang anggaran. Apalagi saat ini sistem yang ada sudah berjalan.
"Sehingga kami bisa fokus, tidak bongkar pasang di tengah jalan. Kenapa kami harus fokus seperti ini? Karena sistem sudah berjalan," tutur Djarot.
Dirinya juga tidak berani mengubah sistem e-budgeting yang sudah dijalankan sejak masa gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin. Bila harus merubah sistem, lanjut Djarot, berarti penganggaran akan kembali dilakukan secara manual dan Djarot tak ingin melakukan hal itu.
"Kami tidak berani mengubah sistem itu, sistem e-budgeting sudah berjalan, kecuali kalau kita tidak menggunakan sistem ini, masih manual, masa kita kembali manual lagi," ucapnya.
Sebab, bila kembali ke sistem manual, Djarot takut tidak akan ada lagi transparansi dan kontrol secara transparan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena itu, Djarot mengimbau agar sistem e-budgeting tidak diotak-atik karena Anies-Sandiaga ingin memasukan program.
"Kalau kembali ke manual lagi, berarti nggak transparan dan nggak bisa dikontrol secara transparan oleh seluruh masyarakat. Nah proses-proses anggaran seperti inilah selama ini kami sampaikan kepada eksekutif tolong dipatuhi. Jangan dilanggar," tutupnya. (bis/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini