Gerindra DKI: Djarot Tertutup soal Sinkronisasi Program Anies-Sandi

Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menilai pemerintahan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menutup diri terkait sinkronisasi program milik pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal ini dianggap berbeda dengan pemerintahan Fauzi Bowo dulu.

"Ya, menurut saya (Djarot) tertutup kalau kondisinya begini. Orang mau membangun masyarakat terus dipersulit, gimana. Memangnya beda yang mau dibina oleh Pak Ahok-Djarot dengan Anies-Sandi? Sama masyarakat Jakarta juga, gitu lo. Terus kenapa jadi ribet," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Baca Juga: Djarot Minta Masukan Kemendagri soal Tim Sinkronisasi Anies

Taufik mengatakan pemerintahan Fauzi Bowo dulu terbuka saat transisi ke era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, semua tergantung apakah ada political will atau tidak.

"(Tim sinkronisasi ada) karena ini kan tidak disiapkan, ya kita siapkan (sendiri). Itu kan karena political will dari gubernur lama, Pak Foke," kata Taufik, yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Timses Anies-Sandi.

"Soal siapa yang siapin, itu soal lain. Bahwa tim itu harus ada, kita yang siapin. Pak Foke dulu terbuka, ya sudah masuk, silakan. Itu political will karena apa yang mau dibina sama, apa yang mau dibangun sama. Bukan masyarakat yang lain, kan. Masyarakat Jakarta juga," sambungnya.

Baca Juga: Sandiaga Ingin Bertemu, Djarot: Saya Lagi Fokus Kerja

Taufik meminta Djarot terbuka terkait proses sinkronisasi program. Pihaknya merasa apa yang dilakukan tim sinkronisasi sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Yang jadi berat itu apa, tolong dijawab secara jujur dengan nurani, yang menjadi berat itu apa. Mekanisme ada, aturan ada peluangnya, anggaran ada ketersediannya. Apa lagi?" tuturnya.

"Kalau omong sama kita, duit ada. Ada buktinya lho Silpa-nya tinggi daripada nggak dipakai gimana. Kalau omong nggak ada, ya berati Silpa-nya nol, dong. Aturan ada nggak? Ada. KJP, KJS kan ada, tinggal nambah plus, plusnya tadi misalnya ketika Ahok ini KJP buat mahasiswa masuk PTN Rp 18 juta, mungkin Anies termasuk yang masuk swasta," pungkasnya. (fdu/imk)