"Kami berencana mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan Dewan untuk berdiskusi, tapi dengan mengundang juga narasumber dari Kemendagri supaya kita punya persepsi yang sama," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).
Dia menjelaskan, berdasarkan pengalamannya tahun 2012, saat Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI, RPJMD dan RKPD itu disusun oleh gubernur yang masih menjabat, yang kala itu masih dipegang oleh Fauzi Bowo. Saat Jokowi masuk dan menjabat, baru ada penyempurnaan dan penambahan program unggulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya, untuk proses seperti ini, mari kita dengarkan, tunggu apa masukan atau keputusan dari Kemendagri," sambungnya.
Dengan berdiskusi bersama Kemendagri, menurutnya, semua pihak akan lebih mengerti pedoman umum yang berlaku. Namun, apabila memang ada masukan, Djarot menyarankan agar Anies-Sandi menyampaikannya melalui fraksi DPRD. Dia juga meminta mekanisme yang telah berjalan bisa tetap dihargai.
"Kalaupun ada masukan-masukan seperti itu, tolong sampaikan kepada fraksi di DPRD karena sekarang ini proses APBD ini sudah selesai musrenbang. Sekarang lagi di Bappeda untuk menyusun RKPD dan RPJMD sebelum nanti disusun KUA-PPAS. Jadi tolong ini dihargai," tegasnya.
Djarot tidak memperpanjang saat ditanya alasan masukan ini melalui fraksi DPRD dan tidak melalui tim sinkronisasi. Dia menegaskan akan terlebih dahulu mengundang Kemendagri untuk menyamakan persepsi.
"Makanya kami nanti akan undang Kemendagri untuk bisa memberikan penjelasan secara lengkap seperti apa sehingga persepsi kita sama," tutupnya. (nth/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini