Djarot Minta Masukan Kemendagri soal Tim Sinkronisasi Anies

Jakarta - Plt Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berencana mengundang pihak dari Kementerian Dalam Negeri untuk berdiskusi terkait program yang ingin dimasukkan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno ke APBD Perubahan 2017. Alasannya, agar dia dan pihak Anies-Sandi memiliki persepsi yang sama atas mekanisme program kerja dan tim sinkronisasi.

"Kami berencana mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan Dewan untuk berdiskusi, tapi dengan mengundang juga narasumber dari Kemendagri supaya kita punya persepsi yang sama," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Dia menjelaskan, berdasarkan pengalamannya tahun 2012, saat Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI, RPJMD dan RKPD itu disusun oleh gubernur yang masih menjabat, yang kala itu masih dipegang oleh Fauzi Bowo. Saat Jokowi masuk dan menjabat, baru ada penyempurnaan dan penambahan program unggulan.

"Pengalaman ya, saya tahun 2012 itu kan juga ikut masa transisi dari Pak Fauzi Bowo ke Pak Jokowi. Dan waktu itu memang kita percaya betul bahwa RPJMD, RKPD, itu disusun oleh Pak Fauzi Bowo. Kemudian masuklah Pak Jokowi. Kemudian di situ ada beberapa penyempurnaan dan penambahan program unggulan. Saya masih ingat betul, program unggulan yang masuk di situ adalah program KJP dan KJS, sama seperti ini," terangnya.



"Makanya, untuk proses seperti ini, mari kita dengarkan, tunggu apa masukan atau keputusan dari Kemendagri," sambungnya.

Dengan berdiskusi bersama Kemendagri, menurutnya, semua pihak akan lebih mengerti pedoman umum yang berlaku. Namun, apabila memang ada masukan, Djarot menyarankan agar Anies-Sandi menyampaikannya melalui fraksi DPRD. Dia juga meminta mekanisme yang telah berjalan bisa tetap dihargai.

"Kalaupun ada masukan-masukan seperti itu, tolong sampaikan kepada fraksi di DPRD karena sekarang ini proses APBD ini sudah selesai musrenbang. Sekarang lagi di Bappeda untuk menyusun RKPD dan RPJMD sebelum nanti disusun KUA-PPAS. Jadi tolong ini dihargai," tegasnya.

Djarot tidak memperpanjang saat ditanya alasan masukan ini melalui fraksi DPRD dan tidak melalui tim sinkronisasi. Dia menegaskan akan terlebih dahulu mengundang Kemendagri untuk menyamakan persepsi.

"Makanya kami nanti akan undang Kemendagri untuk bisa memberikan penjelasan secara lengkap seperti apa sehingga persepsi kita sama," tutupnya. (nth/imk)