Soal Tim Sinkronisasi, M Taufik: Yang Penting Ada Political Will

Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan tim sinkronisasi Anies-Sandi hanya memiliki waktu 3 pekan untuk memasukkan programnya dalam RKPD DKI 2018. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut yang dibutuhkan adalah kemauan untuk duduk bersama membahas hal tersebut.

"Paling penting bukan soal bisa dan nggak bisa. Yang penting ada political will untuk duduk bareng. Pak Sekda harusnya membuka kesempatan untuk duduk bareng dalam mengisi tiga bulan Oktober, November, Desember. Itu pemda DKI di bawah komando Anies-Sandi setelah dilantik. Masak dia suruh bengong saja," kata Taufik di DPRD DKI Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Baca Juga: Tim Sinkronisasi Anies Punya Waktu 3 Pekan untuk Masukkan Program

Taufik mengatakan tidak berkeberatan bila ada program yang dikurangi dalam APBD Perubahan 2017. Namun dia ingin memastikan program Anies-Sandi masuk dalam RKPD dan RJPMD 2018.

"Saya kira begini, ini soal political will saja. Saran saya, segera susun RPJMD, kita nggak akan ngotot APBDP, silakan. Tapi RPJMD jangan ganggu, RPJMD 2018 milik Anies-Sandi mutlak 1.000 persen. Nggak boleh ada orang lain, itu visi-misi, ini aturan Permendagri 54/2010, aturannya begitu," kata Taufik, yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Timses Anies-Sandi.

Baca Juga: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sudah PDKT ke DPRD DKI

Taufik meminta agar pertemuan dengan tim sinkronisasi segera dilakukan. Ia juga membantah alasan Saefullah yang mengatakan ada keterbatasan dana dalam APBD Perubahan 2017 dalam mengakomodasi program Anies-Sandi.

"2018 itu mutlak. Alasan soal duit, waduh DKI mah soal duit gampang, kok. Duitnya banyak DKI, tuh. Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)-nya banyak, kenapa mesti ngomong soal duit. Silpa Rp 6 atau 7 triliun buat PMP (penyertaan modal pemerintah)," katanya. (fdu/imk)