'Rumah' SBY Duluan Dibersihkan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan delapan langkah pemberantasan korupsi skala besar. Prioritas utama, bersih-bersih di rumahnya sendiri.Terkait hal ini, pemerintah akan segera melakukan audit aset-aset yang dimiliki Setneg dan yayasannya, Seskab, kantor presiden dan kantor wapres."Kita ingin bebersih dari rumah sendiri. Adakah penyimpangan, penghilangan aset. Adakah pengelolaan yayasan yang tidak benar, termasuk yayasan Setneg," kata Presiden SBY.SBY menyampaikan hal itu dalam jumpa pers usai memimpin langsung rakor dengan agenda tunggal koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi langkah-langkah pemberantasan korupsi di Istana Merdeka, Jl. Veteran, Jakarta, Kamis, (28/4/2005).Untuk melaksanakan audit tersebut, SBY secara langsung sudah menugasi BPKP untuk melakukannya.Langkah kedua, terkait dugaan kerugian negara yang diakibatkan penyimpangan pengadaan barang. Langkah ke depan pemerintah akan segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan barang di seluruh departeman, mulai dari BUMN dan semua penyelenggara negara lainnya."Saya mendapat laporan ada terjadi penyimpangan atau korupsi pengadaan barang yang baru saja berlangsung, dan barangkali masih berlanjut," kata SBY. Ketiga, pencegahan penyimpangan pengadaan barang termasuk tender-tender dalam proyek rekonstruksi Aceh. Karena, menurutnya, rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh membutuhkan biaya yang cukup besar dalam kurun waktu empat sampai lima tahun.Untuk itu, pemerintah ingin mencegah jangan sampai terjadi korupsi atau penyimpangan dalam rekonstruksi Aceh termasuk tender-tender proyek.Keempat, langkah pencegahan terhadap penyimpangan termasuk terder pembangunan inftrastruktur. SBY menjelaskan, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur dengan skala yang besar, dan penyimpangan harus dicegah jangan sampai terjadi korupsi.Soroti Bank MandiriKelima, pemerintah juga mendapatkan bukti-bukti permulaan adanya dugaan kuat korupsi dan penyimpangan di sejumlah lembaga mulai dari lembaga pemerintah, swasta, independen, maupun BUMN yang berkaitan dengan aset-aset negara dan kepentingan rakyat.Namun SBY berharap proses hukum berjalan dan tidak terlalu cepat diumumkan di media massa. Sebab dia mengkhawatirkan akan terjadi pelarian dan penghilangan barang bukti. Dalam hal ini presiden menyoroti sejumlah penyimpangan di BUMN. Yang bermasalah, menurut dia, bukan BUMN-nya tetapi eleman dalam BUMN tersebut. Contohnya, persoalan perbankan yang menimpa Bank Mandiri."Tidak ada persoalan dengan banknya. Jangan pandang bahwa bank nasional kolaps. Tidak ada masalah yang sangat luar biasa dengan bank kita, tapi ada elemen didalamnya yang harus kita periksa," kata dia.Keenam, mencari dan menemukan para terpidana maupun tersangka kasus korupsi yang diduga kuat melarikan diri dan berada di luar negeri. Ketujuh, melakukan peningkatakn pemberantasan ilegal logging, termasuk mengejar cukong atau penyandang dana, penggerak ataupun arsitek ilegal logging tersebut.Dan, langkah kedelapan, melakukan penelitian terhadap pembayar pajak dan cukai pada tahun 2004. Untuk itu SBY meminta daftar nama 500 orang paling atas dalam pembayar pajak dan cukai yang nominalnya di atas Rp 5 miliar, karena selain sebagai tulang punggung penerimaan negara, bila terjadi peyimpangan maka secara signifikan akan menganggu APBN.Aturan MainUntuk menerapkan delapan langkah tersebut, SBY juga menyepakati lima aturan main yang akan diberlakukan, yakni fair legal process, memegang teguh azas praduga tak bersalah, mencegah jangan sampai terjadi rumors, bila masyarakat ingin memberikan informasi kepada pemerintah jangan berlandaskan motif politik, dan untuk kepentingan investigasi, ada beberapa kondisi yang tidak bisa dibuka secara gamblang.Pemerintah juga akan melakukan rapat setiap bulannya untuk mengukur kemajuan maupun hambatan-hambatannya. Sejauh ini SBY mengaku dari enam bulan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah telah mendapatkan hasil yang mulai terlihat meski belum berskala besar tapi bisa mencegah orang melakukan korupsi. (umi/)