KPK: Kaderisasi di Parpol Penting untuk Cegah Korupsi

Jakarta - Partai politik di Indonesia diminta untuk membenahi sistem kaderisasi untuk mencegah korupsi. Kaderisasi menjadi penting agar partai politik tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai sumber daya ekonomi yang kuat saja.

"Kaderisasi menjadi sesuatu yang sangat penting agar struktur politik tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai sumber daya ekonomi, tiba-tiba masuk dan kemudian melakukan semacam capture terhadap struktur partai politik itu sendiri, berbahaya sekali bagi demokrasi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam diskusi yang bertajuk 'Yang Muda, Yang Antikorupsi!' di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D No 6,Pasar Minggu, Jaksel, Senin (15/5/2017).

Diskusi bertajuk 'Yang Muda, Yang Antikorupsi!' di ICW (Foto: Vino/detikcom)

Febri menerangkan, kader yang menduduki jabatan strategis harus jelas mempunyai pengalaman. Tidak bisa berdasarkan dengan kedekatan aktor politik saja.

"Kita menyadari hal tersebut sehingga proses kaderisasi harus jelas tahapannya jelas, seorang menduduki jabatan tertentu, itu harus jelas pengalaman berapa lama. Tidak bisa kemudian muncul dan masuk menduduki posisi strategis, dan siapa saja yang punya hak dan kemudian bisa diusulkan menjadi kepala daerah dan sebagainya. Perlu ada mekanismenya, tidak hanya berdasarkan kedekatan aktor saja," terangnya.

Selain itu, akuntabilitas pendanaan partai politik harus ditingkatkan. Mekanisme internal di partai politik jangan sampai memberi ruang kepada wujudnya oligarki partai politik.

"Yang juga jauh lebih penting bagaimana mekanisme internal di parpol tidak justru memfasilitasi membuat oligarki yang ada di sana. Kalau itu diterapkan karena kepemilikan sumber daya ekonomi yang dimiliki tentu saja ada resiko pilar demokrasi dibajak oleh segelintir orang tertentu saja, karena itu reformasi atau perbaikan partai politik menjadi krusial," jelas Febri.

Hal lain yang menjadi penting dalam upaya mencegah korupsi adalah adanya kode etik partai politik yang jelas. Febri menyatakan, kode etik tidak boleh hanya sekedar pajangan di kantor saja tetapi harus mampu diimplementasikan dan mampu diukur juga.

"Kode etik di parpol sendiri, kita tidak hanya bicara soal kode etik sebagai satu bab khusus yang disampul bagus dipajang di kantor. Tapi bagaimana kode etik itu diatur dari UU politik dan wajib dipatuhi di internal di parpol dan harus bisa diukur, sehingga orang yang terjerat dengan kasus korupsi, sudah saatnya tidak diberikan akses yang lebih," tutupnya. (knv/dkp)