Hendropriyono Kritik Demo Berjilid: Tak Ada Hasilnya untuk Rakyat

Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Mahmud Hendropriyono menyebut maraknya fitnah dan demo yang berjilid-jilid sebagai ancaman radikalisme saat ini. Karena itu, dia akan menyusun langkah untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme.

"Ini bukannya berlebihan, tapi kita sudah lihat sendiri orang sudah sebebas-bebasnya semakin hari semakin menjadi-jadi memaki-maki, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, demonstrasi yang terus-menerus yang tidak ada hasilnya apa untuk rakyat kita. Rakyat tetap saja susah dan lapar terjadi korban," kata Hendropriyono dalam acara temu kader kebangsaan yang digelar Hendropriyono Strategic Consulting, di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Ia mengatakan, di era demokrasi seperti saat ini, masyarakat harus mengambil inisiatif atas ancaman tersebut. "Kita semua di era demokrasi, maka rakyat harus mengambil inisiatif kalau lihat negaranya terancam dan semua rakyat dalam bahaya karena saya anggap mulai masuk krisis ideologi. Kalau ini krisis dibiarkan, maka terus turun ke krisis politik dan akhirnya kita menuai kehancuran," ujarnya.

Karena itu, Hendro akan menggelar pertemuan kader kebangsaan lagi untuk menggelar aksi untuk mengantisipasi itu. Namun dia mengaku belum memiliki gambaran terkait dengan bentuk dan peserta aksi yang akan dilakukan tersebut. Yang pasti, Hendro meyakinkan aksi itu nantinya untuk menyelamatkan persatuan NKRI.

"Setelah Lebaran dan mudah-mudahan pertemuan dengan kader kebangsaan yang ketiga sudah cukup bisa menyusun action plan, yaitu rencana aksi dari masyarakat untuk menyelamatkan negara Pancasila supaya kita bisa tetap membina kebinekaan kita, supaya kita bisa tenang beribadah, supaya kita bisa selamat dari lubang jarum cobaan ini," tuturnya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah seharusnya membubarkan ormas yang gencar menggelar demonstrasi, menyebarkan hoax, dan menyebarkan fitnah.

"Saya memang mengharapkan, kita semua di sini semua menyatukan pikiran, ada bupati dari daerah-daerah. Kita memang mungkin harus bergerak dari bawah, dari tingkat kabupaten, provinsi kita harus tahu semua organisasi yang anti-Pancasila tidak layak hidup di negara yang berbasis pancasila."

Ormas yang dibubarkan, kata dia, adalah ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila atau doktrinnya sebagai umat yang harus patuh kepada khalifah. Sedangkan NKRI berbicara tentang warga negara, dan WNI boleh berbeda pendapat dengan pemerintah negara. (yld/erd)