Korupsi KPU Diminta Tak Selesai Lewat Kompromi Politik

Jakarta - Kasus korupsi di tubuh KPU diminta berujung pada proses pengadilan dan tidak menggunakan kompromi politik yang kerap mendominasi proses penegakan hukum.Demikian yang mengemuka dalam diskusi bertajuk 'Skandal KPU dan Masa Depan Demokrasi' di Jakarta, Selasa (26/4/2005).Pengamat militer Salim Said menilai ribut-ribut kasus korupsi di KPU dikhawatirkan berdampak pada hilangnya kepercayaan publik kapada lembaga non departemen."Ketakutan saya,kita akan mengalami demokratik fatik (kelelahan demokrasi). Masyarakat akan capek dengan demokrasi. Masyarakat akan mengatakan serahkan saja kepada pemerintah, terlepas pemerintah baik atau tidak seperti zaman orde baru," ujarnya.Dia memprediksi korupsi di KPU tidak berujung ke pengadilan. "Ini akan terus menjadi isu dan akan diselesaikan di bawah tangan seperti di zaman orde baru," ujarnya.Oleh karena itu, Salim mengingatkan agar tidak terjadi kompromi politik dalam mengungkap korupsi di KPU. "Tanya ke DPR sudah sejauh mana kasus korupsi di KPU. Juga untuk segera Mulyana dibawa ke pengadilan untuk buktikan dia korupsi atau tidak agar masyarakat percaya pada lembaga non departemen," ungkap Salim."Yang saya takutkan publik mendesak pemerintah untuk mengambil alih lembaga non departemen sehingga akan menjadi seperti zaman orde baru. Dampaknya, pembangunan demokrasi akan mengalami gangguan. Demokrasi kan tanggung jawab bersama kalau pemerintah pegang maka akan sama seperti orde baru," papar dia.Pengamat politik Fachry Ali menilai proses pengungkapan kasus korupsi di KPU tidak akan bergulir lebih lanjut. Seluruh pembahasan hanya difokuskan pada Mulyana. "Proses pencarian fakta bersifat involutif, mencari relung relung dnegan lubang yang sama. Tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Yang diuntungkan adalah PKS, secara moral sangat legitimate. Yang terjadi saat ini hanya perang opini tidak ada aksi," imbuhnya. (aan/)