Selasa 02 Mei 2017, 13:57 WIB
Fahri Hamzah Bantah Buruh Migran Tak Dilibatkan di DPR
Fahri Hamzah (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
Buruh migran Indonesia mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembentukan regulasi di DPR. Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menyebut DPR selalu menyerap aspirasi dari para buruh migran.
"Nggak, sering kok (dilibatkan dalam pembentukan regulasi). Sebenarnya kalau BMI kan status UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri), UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri sebenarnya kan tinggal satu pasal atau satu item, yaitu item tentang lembaga independen," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Dalam penyusunan revisi UU PPILN itu, penempatan dan perlindungan tenaga kerja disesuaikan dengan aspirasi buruh migran. Adapun aspirasinya adalah dibentuknya satu badan pengelola khusus buruh migran.
"DPR berpendapat sebaiknya penempatan dan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan aspirasi BMI dan kawan-kawannya, itu dikelola satu badan khusus, one stop institution, lalu dia bertanggung jawab kepada presiden," tuturnya.
Fahri lalu bercerita soal pertemuannya dengan Jokowi pada acara ulang tahun Konferensi Asia-Afrika. Jokowi disebut setuju dengan usulan pembentukan badan pengelola tersebut. Jika lembaga itu terbentuk, Kemenaker RI tak perlu mengurus penempatan buruh migran Indonesia di luar negeri.
"Ya sudahlah, nggak perlu lagi Kemenaker ngurusin penempatan tenaga kerja di luar negeri. Biar satu badan independen supaya orang one stop. Kemenlu nanti di luar negeri kalau ada masalah mitranya jelas. Sekarang kan tarik-ulur semua," jelasnya.
Sekali lagi, Fahri menepis anggapan soal jarang dilibatkannya buruh dalam pembentukan sebuah regulasi. UU yang akan disahkan nantinya akan sangat menguntungkan para buruh migran.
"Ini semua ide-ide dari BMI yang kita absorb. Saya kira kalau teman-teman BMI membaca seluruh konstruksi UU sangat menguntungkan labour migrant kita," terangnya.
"Bahkan ada pasal yang saya usulkan, pasal tentang penanganan pascapengembalian yang saya sebut pasal reintegrasi karena banyak yang pergi kerja ke luar negeri kadang ada masalah, syok ya, secara kultural, maka dikembalikan lagi dan itu tanggung jawab negara sebagaimana direkrut, juga ketika dikembalikan ke masyarakat, asuransi semuanya harus dimasukkan ke UU," tutupnya.
(gbr/imk)
"Nggak, sering kok (dilibatkan dalam pembentukan regulasi). Sebenarnya kalau BMI kan status UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri), UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri sebenarnya kan tinggal satu pasal atau satu item, yaitu item tentang lembaga independen," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Dalam penyusunan revisi UU PPILN itu, penempatan dan perlindungan tenaga kerja disesuaikan dengan aspirasi buruh migran. Adapun aspirasinya adalah dibentuknya satu badan pengelola khusus buruh migran.
"DPR berpendapat sebaiknya penempatan dan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan aspirasi BMI dan kawan-kawannya, itu dikelola satu badan khusus, one stop institution, lalu dia bertanggung jawab kepada presiden," tuturnya.
Fahri lalu bercerita soal pertemuannya dengan Jokowi pada acara ulang tahun Konferensi Asia-Afrika. Jokowi disebut setuju dengan usulan pembentukan badan pengelola tersebut. Jika lembaga itu terbentuk, Kemenaker RI tak perlu mengurus penempatan buruh migran Indonesia di luar negeri.
"Ya sudahlah, nggak perlu lagi Kemenaker ngurusin penempatan tenaga kerja di luar negeri. Biar satu badan independen supaya orang one stop. Kemenlu nanti di luar negeri kalau ada masalah mitranya jelas. Sekarang kan tarik-ulur semua," jelasnya.
Sekali lagi, Fahri menepis anggapan soal jarang dilibatkannya buruh dalam pembentukan sebuah regulasi. UU yang akan disahkan nantinya akan sangat menguntungkan para buruh migran.
"Ini semua ide-ide dari BMI yang kita absorb. Saya kira kalau teman-teman BMI membaca seluruh konstruksi UU sangat menguntungkan labour migrant kita," terangnya.
"Bahkan ada pasal yang saya usulkan, pasal tentang penanganan pascapengembalian yang saya sebut pasal reintegrasi karena banyak yang pergi kerja ke luar negeri kadang ada masalah, syok ya, secara kultural, maka dikembalikan lagi dan itu tanggung jawab negara sebagaimana direkrut, juga ketika dikembalikan ke masyarakat, asuransi semuanya harus dimasukkan ke UU," tutupnya.
(gbr/imk)
