Ketua MPR: Hak Angket Terburu-buru dan Diputuskan Sepihak

Bandung - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menolak tegas dengan adanya putusan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sidang paripurna DPR RI. Dia menyoroti soal keputusan yang diambil secara sepihak oleh pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Putusan hak angket tersebut dinilainya sangat terburu-buru dan diputuskan secara sepihak oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pemimpin sidang, tanpa memperhatikan pendapat sejumlah fraksi partai yang menolak keputusan hak angket," ujarnya kepada wartawan setelah melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR di Universitas Telkom University, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2017).

Baca juga: Fahri Ketok Palu Hak Angket KPK, Sebagian Anggota DPR Walk Out

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan putusan hak angket KPK yang digulirkan Komisi III DPR sangat bertolak belakang dengan upaya KPK yang sedang gencar mengusut kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Hak angket diinisiasi karena KPK menolak permintaan Komisi III membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani terkait dengan kasus e-KTP.

Zulkifli menilai keputusan tersebut akan berdampak pada kecurigaan dan pertanyaan besar publik terhadap DPR selaku lembaga legislatif. Apalagi keputusan ini didukung oleh partai-partai pemerintah di dalamnya.

"Dengan tegas, kami (MPR) menyatakan mendukung penuh KPK untuk mengungkap kasus-kasus besar. Kami menolak hak angket, apalagi diputuskan secara sepihak," tutur Zulkifli.

Baca juga: 'Izin Pimpinan' yang Diabaikan Fahri Hamzah saat Ketok Angket KPK

Selain itu, MPR tidak memiliki kewenangan membatalkan hak angket tersebut. Sebab, keputusan itu hanya ada di DPR dan presiden, selaku pemimpin negara.

"Karena tidak diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya, kami jelas menolak, apalagi PAN sudah saya perintahkan untuk menolak dan semua memang menolak," tuturnya. (elz/elz)