"Ini soal Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkanlah. Karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Menurutnya, pergantian pimpinan di tubuh Golkar diserahkan kepada DPD sebagai pemilik suara. "Tunggu saja. Tapi bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biasanya, kata JK, proses pergantian pimpinan akan menggunakan mekanisme pelaksana tugas, kemudian melaksanakan musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa.
"Dan, menurut saya, kalau Munaslub dua tahun ngurusin ini, kemudian dua tahun munas lagi. Mungkin perlu sekaligus munas saja, tapi tentu waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah," katanya.
"Jangan tiap kali sudah satu kali Munaslub, dua kali malah. Jadi seperti itu," tuturnya. (fiq/imk)











































