"Itu kan merupakan usulan dari masyarakat, satu perubahan itu tidak mungkin kita lakukan dengan serta merta. Kita akan mengundang masyarakat yang lain termasuk ahli. Katakanlah dari MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia), dari KPPU, dari universitas, LSM, kita undang. Saya kira, satu bulan ini kita akan diskusi," ujar Budi Karya saat memantau persiapan sarana-prasarana mudik Lebaran 2017 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2017).
Ia menilai yang perlu ditakar tentunya kepentingan sebagian besar warga. Waktu libur mudik yang singkat juga perlu dipertimbangkan. Apalagi soal ganjil-genap ini sifatnya erat dengan pembatasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secepatnya. Karena sosialisasi suatu program baru pasti membutuhkan waktu. Jangan sampai karena mendadak maka masyarakat yang mengetahui penerapan sistem baru ini juga terbatas.
"Susahnya kalau sosialisasinya tidak maksimal, tiba-tiba mereka menemukan dia tidak boleh jalan bagaimana rasanya? Jadi kita lagi diskusikan," imbuhnya.
Sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sempat menuturkan wacana pemberlakuan ganjil-genap masuk tol selama mudik lebaran. Hal ini disampaikannya usai rapat awal antisipasi arus mudik di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (3/4). Sejauh ini ide tersebut telah menerima sambutan positif dari Polri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
"Bahkan kemungkinan akan diberlakukan konsep ganjil-genap masuk tol. Tol ini, masuk sini, empat hari sebelum dan empat hari sesudah (lebaran). Baru konsep, baru wacana belum diputuskan. Oh ternyata hari ini ganjil, mobil saya genap. Nah dia lewat jalur alternatif, tidak tol," kata Sumarsono sambil memberi contoh saat itu. (nwk/nwk)










































