Guru Besar UI: Indonesia Ambil Sikap Tepat atas Konflik AS-Suriah

Jakarta - Indonesia mengutuk penggunaan gas sarin oleh pemerintah Suriah, tapi prihatin atas tindakan sepihak Amerika Serikat meluncurkan rudal ke pangkalan udara Al-Shayrat milik Suriah. Sikap pemerintah mendesak PBB menengahi konflik ini dinilai tepat.

Hal tersebut disampaikan guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (10/4/2017). Hikmahanto setuju Indonesia bersikap atas dua tindakan kedua negara tersebut.

"Isu pertama adalah pemerintah tidak membenarkan tindakan unilateral yang dilakukan oleh AS, mengingat dalam hukum internasional kontemporer sebuah negara hanya dapat menggunakan kekerasan apabila untuk membela diri atau dimandatkan oleh PBB. Serangan AS ke Suriah tidak dimandatkan oleh PBB dan merupakan tindakan unilateral," ujar Hikmahanto.

Sedangkan isu kedua adalah penggunaan gas sarin oleh pemerintah Suriah yang menewaskan 80 warga sipil di Kota Khan Sheikhun, Provinsi Idlib, Suriah, Selasa (4/4). Pemerintah menganjurkan PBB mengadakan verifikasi terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional ini. Sebab, penggunaan senjata kimia telah dilarang dalam Konvensi Senjata Kimia 1993.

"Tidak tepat bila sikap pemerintah dianggap tidak mendukung kebijakan AS. Sebaliknya juga tidak tepat bila mengkualifikasi kebijakan pemerintah Indonesia sebagai sikap mendukung pemerintah Suriah atas dugaan tindakan kejahatan internasional," ucapnya.

Baca juga: Indonesia Desak PBB untuk Selesaikan Konflik Suriah

Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengambil sikap atas konflik AS-Suriah pada Minggu (9/4).

"Kalau kita dikubukan dengan Suriah, Rusia, Iran, yang jelas-jelas condemn, saya kira tidak tepat ya. Karena kita prihatin terhadap ini. Dan ini prihatin oleh siapa pun, sama seperti yang kita lakukan waktu Israel dulu menyerang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arrmanatha Nasir, Minggu (9/4).

Untuk penyelesaian konflik Suriah, Indonesia mendorong dikedepankannya proses dialog. "Indonesia mendorong dialog dan proses politik yang inklusif untuk menyelesaikan krisis Suriah," tutur pria yang akrab disapa Tata ini. (nif/rna)