Ombudsman Sindir DPD yang Tidak Punya Kerjaan Jelas

Jakarta - Komisioner Ombudsman RI Laode Ida menyebut DPD memiliki anggaran yang cukup besar tetapi tidak memiliki kerjaan jelas. Lembaga itu seharusnya memperjuangkan konstituen di daerah.

"Publik telah lalai memantau kinerja DPD. Sekarang anggotanya jalan ke mana saja. Saya mohon maaf sebelumnya, mereka mewakili posisi pejabat di daerah sebagai DPD tetapi kelakuannya yang petantang-petenteng nggak ada kerja," ujar Laode dalam diskusi Populi Center di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2017).

Laode menilai, sebagai wakil konstituen di daerah, DPD seharusnya lebih sensitif untuk memperjuangkan kondisi masyarakat dan ekonomi di daerahnya.

"Anggaran yang digunakan luar biasa. DPD itu anggarannya Rp 2,5 miliar sama mereka, tetapi apa yang mereka kerjakan?" ungkapnya.

Meski begitu, Laode menolak kalau ada suara-suara yang minta DPD dibubarkan. Justru seharusnya lembaga Itu diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh pemerintah.

"Kasih mereka format apa yang dikerjakan kembali. Saya rasa di dalam kepemimpinan OSO (Oesman Sapta) seharusnya bisa melakukan kontrol dan tugas. Jangan terjebak pada kepentingan politik," tutur pria yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPD ini.

Laode mengatakan, di tengah jatuhnya citra DPD di hadapan publik, kunci reformasi di dalam tubuh DPD berada di tangan senator yang mewakili dari masing-masing daerah.

"Dengan adanya kepemimpinan yang baru, lembaga ini harus mengubah karakter menjadi karisma dengan muncul karena karya sosialnya," pungkas Laode. (edo/tfq)